Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
RELAWAN Erick Thohir mulai melebarkan sayap ke Bali. Mereka membentuk organisasi relawan Get One atau Garda Erick Thohir Satu.
Relawan Get One dideklarasikan dengan jumlah massa sangat terbatas, setelah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Bali di Ina Kuta Hotel.
Dengan semboyan Bangkit Pemuda Menyongsong Masa Depan, gerakan ini sebagian besar diisi oleh kalangan muda yang penuh semangat untuk kemajuan Bangsa.
Ketua Umum Garda Indonesia Andy Samsyuddin Iskandar mengatakan, Garda
Indonesia yang sebelumnya sempat menjadi relawan pemenangan Jokowi di
Indonesia Timur, kini kembali hadir untuk memberi dukungan dengan mencetuskan pembentukan Get One, yang berpusat di Bali.
Nantinya, lanjut dia, Get One akan dibuat di setiap provinsi di Indonesia. "Tujuan kami agar Erick Thohir bisa maju dalam kontestansi kepemimpinan 2024-2029."
Andy menjelaskan, deklarasi Get One memiliki agar Bali segera bangkit. Keinginan itu sesuai dengan visi Erick Thohir dan cara kerjanya selama ini dalam membenahi BUMN maupun sebagai Satgas Penanganan Covid-19.
Dia yakin Erick Thohir dapat membawa ekonomi Indonesia maju dan dapat membawa Indonesia sebagai negara maju. (N-2)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved