Korupsi Pengadaan Kapal, Mantan Kadis Perikanan Maluku Dibui

MANTAN Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan (KP) Provinsi Maluku, Bastian Mainase, Selasa (24/5), akhirnya dieksekusi Kejaksaan Tinggi Maluku ke Lapas Ambon.

Terpidana ditahan karena tidak melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon yang memvonis hukuman 5 tahun penjara korupsi proyek pengadaan 10 unit kapal penangkap ikan senilai Rp11 miliar pada 2013.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Pariwisata Maluku itu mencabut upaya hukum banding kepada Pengadilan Tipikor Ambon yang memvonisnya 5 tahun penjara dalam kasus ini.

Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette menyatakan, terpidana dieksekusi karena kasus korupsi proyek pengadaan 10 unit kapal penangkap ikan sudah berkekuatan hukum tetap. Terpidana tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis pengadilan.

"Terpidana dieksekusi jaksa karena kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap, ia menerima putusan Pengadilan Tipikor Ambon sehingga tugas jaksa menjalankan putusan pengadilan itu," kata Samy.

Sebelum dibawa dengan mobil tahanan Kejati Maluku ke Lapas Ambon, Bastian datang sendiri ke Kantor Kejati untuk menyerahkan diri. Tak lama menjalani pemeriksaan di ruang eksekusi, ia keluar dan langsung masuk ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas.

Saat digiring ke mobil tahanan, Bastian menolak berkomentar kepada wartawan. Bastian pada Senin (23/5) juga mendatangi Kejati Maluku, tetapi ia batal ditahan.

Pengadilan Tipikor Ambon pada Jumat (13/5) memvonis Bastian 5 tahun penjara terkait korupsi proyek pengadaan 10 unit kapal penangkap ikan senilai Rp11 miliar. Selain menjatukan hukuman 5 tahun penjara, Majelis Hakim yang diketuai Alex Pasaribu, didampingi Hakim Abadi dan Hery Leliantono, juga mewajibkan Bastian membayar denda Rp200 juta.

Sebelum disidangkan dalam kasus ini, Bastian sudah dijebloskan Kejati Maluku di Rutan Ambon, saat perkaranya di tingkat kejaksaan. Namun kemudian bebas setelah masa penahanannya berakhir.

Selain kasus ini, Bastian juga berstatus tersangka dalam kasus korupsi alat pancing tonda proyek Dinas KP Maluku pada 2011 senilai Rp3 miliar. Dalam kasus ini, Kejati Maluku sudah menerima pelimpahan berkas acara pemeriksaan (BAP) dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Maluku. (HJ/OL-5)