Sabtu 27 November 2021, 09:15 WIB

Konsorsium III Malaria Sumba Sepakat Percepat Eliminasi Malaria

Palce Amalo | Nusantara
Konsorsium III Malaria Sumba Sepakat Percepat Eliminasi Malaria

MI/Palce Amalo
Gubernur NTT Viktor Laiskodat (kedua dari kiri) menghadiri Monev III Konsorsium Malaria Sumba, di Waingapu, Sumba Timur, Jumat (26/11).

 

PERTEMUAN Monitoring dan Evaluasi III Konsorsium Malaria Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghasilkan sejumlah kesepakatan yang harus dijalankan empat kabupaten demi mempercepat eliminasi malaria.

Pertemuan berlangsung di Waingapu, Sumba Timur sejak Jumat (26/11) dan dihadiri Gubernur NTT Viktor Laiskodat, bupati, pejabat dinas kesehatan, dan pengelola program malaria.

Saat ini, NTT berada di urutan ke-2 kasus malaria tertinggi nasional dengan 15.305 kasus. Sebanyak 81% kasus malaria di NTT berasal dari empat kabupaten yakni Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. 

Baca juga: Capaian Program Vaksinasi Covid-19 di Simalungun 67%

"Kita hitung dulu  kebutuhan anggaran dan tenaga supaya penanganan malaria terarah sehingga tahun depan angkanya sudah turun," kata Laiskodat, Sabtu (27/11).

Gubernur NTT berharap angka kesakitan malaria atau annual parasite incidence (API) per 1.000 penduduk yang masih tinggi di Sumba, bisa turun hingga di bawah 1 per 1.000 penduduk.  

API Sumba Barat Daya tercatat 7,45 per 1.000 penduduk, Sumba Barat 12,5 per 1.000 penduduk, Sumba Timur 2,58 per 1.000 penduduk, dan Sumba Tengah sudah turun menjadi 0,24 per 1.000 penduduk.

Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan meliputi pengisian aplikasi sistem informasi surveilans malaria (e-sismal), mikroskopis dan crosschecker, pengobatan dan efek samping dari obat malaria primaquine.

Untuk pengisian sismal, Kasubdit Malaria Kemenkes Desriana Elizabeth Ginting mengatakan petugas yang menangani malaria di dinas kesehatan dan puskesmas tidak dipindahkan ke bagian lain. 

"Pengisian e-sismal maksimal tanggal 16 dan sebelum diisi, dicek dulu apakah benar-benar kasus positif malaria," ujarnya.

Begitu juga untuk tenaga mikroskopis dan crosschecker harus ada di setiap puskesmas, wajib menjalani pelatihan setiap tahun serta tidak boleh dipindahkan ke bagian lain.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap masih adanya ketakutan penderita malaria mengonsumi obat primaquine karena efek samping. Namun, kasus efek samping yang muncul di bawah 1%. 

"Kalau berhenti minum obat, efek sampingnya hilang," ujarnya.

Meskipun ada efek samping, pengobatan primaquine sudah sesuai dengan  petunjuk badan kesehatan dunia (WHO). 

"Tetap gunakan primaquine, setop jika ada gejala efek samping (urine berwarna kuning pekat)," tambah Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTT, Messe Ataupah. (OL-1)

Baca Juga

FOTO/Kominfo Garut

Jawara Bogor Deklarasi Ridwan Kamil Jadi Calon Presiden 2024

👤Dede Susianti 🕔Senin 24 Januari 2022, 13:37 WIB
Relawan Jaringan Warga Nusantara (Jawara) se-Bogor Raya menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil (RK) untuk maju di Pilpres...
Ist

Universitas BTH Kolaborasi dengan Pemerintah dan Dunia Usaha

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 24 Januari 2022, 13:21 WIB
Tantangan revolusi industri 4.0 dan era society 5.0 langsung dijawab dengan dibukanya program studi baru yang sangat dibutuhkan dunia...
ANTARA/HO/Novi A

Pascakecelakaan Truk di Balikpapan, Kemenhub Batasi Operasional Kendaraan

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 24 Januari 2022, 12:28 WIB
Langkah itu sebagai mitigasi dalam menyikapi kejadian kecelakaan beruntun truk kontainer di Balikpapan, Jumat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya