Program Reformasi Agraria Tegaskan Kepemilikan Tanah

SEBANYAK 89% tanah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hingga kini belum besertifikat. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan pun meminta warga segera mengurus sertifikat tanah.

“Termasuk warga yang sudah 10 tahun tinggal di tanah negara,” kata Ferry saat acara penye­rahan 5.100 sertifikat kepada warga di Desa Cibeureum, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Selasa (3/5).

Dengan pemberian sertifikat itu, Ferry berharap jangan sampai ada masyarakat di Indonesia yang terasing dari tanah mereka karena tanah memberikan kehidupan dan energi.

“Orang bisa berpikir jernih tentang hidupnya jika mereka sudah merasa memiliki tanah tersebut,” sebutnya.

Selain menyerahkan 5.100 sertifikat tanah, Menteri ATR juga menyerahkan sertifikat 1.252 hektare lahan kepada masyarakat dalam program Reformasi Agraria. “Kita hanya menegaskan kepemilikannya, tidak ­mengalihfungsikannya,” cetusnya.

Wakil Bupati Kuningan Acep Purnama menjelaskan, dari luas tanah 119 ribu ha di Kabupaten Kuningan, diperkirakan hanya 15 ribu ha yang sudah besertifikat.

Tanah yang belum besertifikat itu tersebar di Kabupaten Kuningan, dari gunung hingga warga yang tinggal di tanah negara. Karena itu, Acep pun mengimbau warga untuk segera memproses sertifikat tanah mereka. “Karena akan banyak manfaatnya, di antaranya mempermudah urusan warisan,” kata Acep.

Setelah Kuningan, Kanwil BPN Jawa Barat bersiap membagikan sertifikat tanah untuk Kabupaten Cirebon (1.483 sertifikat), Kota Cirebon (2.000 sertifikat), Kabupaten Indramayu (2.600 sertifikat), dan Kabupaten Majalengka (2.700 sertifikat).

BPN memiliki kebijakan nol rupiah dalam pembuatan sertifikat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, pemilik Kartu Masyarakat Sejahtera, pensiunan TNI/Polri, dan rumah ibadah. (UL/N-4)