Infrastruktur Pacu Optimisme Daerah

SUMATRA dinilai paling siap menyambut estafet pertumbuhan untuk melanjutkan pembangunan yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.

Karena itu, Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, mengajak pemerintah daerah se-Sumatra untuk menguatkan sinergi dalam menyiapkan Sumatra sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan nasional berikutnya.

“Jawa ialah masa lampau, Sumatra sudah saatnya, dan Indonesia Timur ialah masa depan. Saya tegaskan hal itu di hadapan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),” ujar Ridho, di Lampung, Kamis (28/4).

Menurutnya, sinergi itu bisa dilakukan tanpa mengesampingkan upaya dalam membangun daerah masing-masing.

Diakuinya, rencana menjadikan Sumatra sebagai pusat pertumbuhan Indonesia sudah sering didiskusikan dengan Presiden Jokowi. Selain ditunjang pembangunan infrastruktur Tol Trans-Sumatra, pembangunan lain juga terus dipacu.

Pembangunan tol peng­hubung Jawa-Sumatra yang bernama Jakarta Tol Trans-Sumatra (JTTS) dimulai dari ruas Bakauheni-Terbanggibesar di Sabahbalau, Kecamatan Tanjungbintang, Lampung Selatan. Masyarakat Lampung harus menanti hingga 20 tahun sampai jalan itu terealisasi.

Penantian panjang juga dialami pemilik lahan yang terkena pembangunan Tol Trans-Jawa ruas Batang-Semarang. Proyek yang mangkrak 10 tahun itu akhirnya dilanjutkan setelah adanya dana talangan lewat MoU pemerintah pusat dengan badan usaha pemenang lelang, Rabu (27/4) lalu. “Rencana proyek tol ini terkatung-katung dan baru sekarang ada kejelasan lagi,” kata Harjanto, 45, pemilik lahan di Simbang, Kabupaten Batang, Jateng.

Pembebasan lahan tol sepanjang 75 kilometer itu ditargetkan selesai tepat waktu pada Juni 2016 dan konstruksi awal dilakukan pada 2017 mendatang.

Namun, optimisme yang sama tidak terjadi di proyek pembangunan Tol Pejagan-Brebes Timur di Jateng yang mangkrak. Menurut Asisten I Sekda Brebes, Suprapto, PT Pejagan Pemalang Toll Road belum menuntaskan kewajiban mereka.

Belum cair

Dari Kabupaten Subang, Jabar, dilaporkan, anggaran alokasi dana desa (ADD) yang seharusnya bisa dicairkan April 2016 sebesar 40% belum bisa diambil karena payung hukum belum terbit. Terlebih lagi, Bupati Subang Ojang Sohandi kini mendekam di Rumah Tahanan KPK.

Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, anggaran infrastruktur tergolong rendah karena tersedot untuk belanja pegawai.
Dari total belanja Rp1,7 tri­liun, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur hanya Rp143 miliar, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp754 miliar.

Secara terpisah, Bupati Karawang, Jabar, Cellica Nurrachadiana, berharap pertumbuhan ekonomi di daerah jangan mengesampingkan pekerja lokal.(Tim/N-4)