Dialog Damai Jadi Kunci Penyelesaian Papua

KETUA Pemuda Mandala Trikora (PMT) Provinsi Papua sekaligus Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II Nabire, Ali Kabiay mengkritisi langkah politik  yang dilakukan oleh penggiat HAM Papua Theo Hasagem bekerja sama dengan organisasi internasional maupun kedutaan untuk menyuarakan kepentingan asing dengan isu HAM.

Ali Kabiay dalam keterangan tertulis, Minggu (14/8) menjelaskan ada tiga masalah yang mengemuka di Papua. Mulai dari isu kekerasan yang belum selesai antara sipil dengan militer, kualitas dan layanan publik belum menjangkau semua daerah, dan ketiga pemerintah lebih mengutamakan pendekatan hak ekonomi dibandingkan hak sipil, politik, sosial dan budaya.

"Kita harus mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama penyelesaian siklus kekerasan sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu lain, seperti ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," ujar Ali Kabiay.

Usulan lainnya adalah memastikan proses penegakan hukum berjalan secara fair dan transparan kepada semua pihak yang diduga bersalah. Kemudian menjalankan mekanisme dalam Undang-Undang Otonomi Khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

"Terakhir, membangun kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM yang berat," lanjutnya.

Ali mengatakan, bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan komitmen tinggi terhadap penghormatan hak asasi manusia (HAM). Siklus kekerasan di Papua tercatat tidak pernah berhenti, ditambah kondisi lain seperti diskriminasi dan stigmatisasi.

Ia berharap para tokoh adat, tokoh masyarakat dan penggiat HAM mengedepankan dialog damai sebagai strategi utama untuk penyelesaian kasus kekerasan, sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu pelanggaran HAM.

Ali mengimbau semua tokoh masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa terutama melalui sikap memaksa untuk mengikuti idiologi yang berbeda," tegasnya.

baca juga: Papua

Ali menjabarkan pula dalam kasus HAM yang selama ini terus dijadikan polemik di Papua, pada dasarnya rakyat Papua belum mengerti apa itu HAM.

"HAM harus dilihat dari segala aspek, jangan hanya dilihat dari satu sisi aja. Semisal orang Papua hanya melihat bahwa mereka menjadi korban akan pelanggaran HAM oleh aparat atau orang orang di Papua. Namun mereka tidak melihat aparat ataupun orang orang selain Papua yang menjadi korban akan gerakan separatis," tutup Ali. (N-1)