Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
SERIKAT Petani Indonesia Kalimantan Selatan mencatat bencana banjir yang melanda tiga kabupaten saat lebaran Idul Fitri 1442 H telah menyebabkan ratusan hektar lahan pertanian dan sawah mengalami kerusakan. SPI menilai program Revolusi Hijau yang digalakkan pemerintah daerah gagal dan mendesak dilakukan audit.
Saat ini sejumlah wilayah di Kalsel dilanda banjir meliputi Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru dan Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Ketua SPI Kalsel, Dwi Putera Kurniawan, Sabtu (16/5) mengatakan petani dan masyarakat masih belum pulih dari trauma bencana yang banjir di awal tahun ini.
Bahkan program pemerintah daerah maupun perintah pusat berkaitan dengan pasca banjir seperti rehabilitasi fasilitas umum dan lahan pertanian pangan yang rusak belum dilakukan apalagi program pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah seharusnya hadir mengatasi permasalahan ini untuk mencegah dampak kerugian petani dan masyarakat yang terus berulang.
SPI mencatat ada 6 Desa terdampak banjir di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Desa Sinar Bulan, Desa Satui Timur, Desa Satui Barat, Desa Jombang dan Desa Sejahtera Mulia dimana 87 Hektar sawah dan lahan pertanian pangan rusak. Di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada 9 Desa terdampak yaitu Desa Haruyan, Haruyan Seberang, Desa Teluk Masjid, Desa Pengambau Hilir Luar, Desa Pengambau Hilir Dalam, Desa Lokbontar dan Desa Mangunang dimana 98 hektar sawah dan lahan pertanian pangan ikut terendam
baca juga: Kalsel
Di Kabupaten Kotabaru lahan pertanian pangan yang terendam seluas 35 hektar yaitu di Desa Tanjung Seloka Kecamatan Pulau Laut Selatan. Kerugian materi petani mulai dari tempat tinggal dan lahan pertanian mencapai Rp7 miliar. SPI mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah kongkrit dan aksi nyata untuk mengganti kerugian petani pangan yang gagal panen sesuai UU No 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
"Jadi dalam periode Januari sampai pertengahan Mei 2021 ini seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengalami dampak bencana ekologis ini. Sebuah fenomena bencana yang harus dibenahi mulai dari sumber penyebabnya sampai mitigasi resiko bencana agar Kalsel tetap layak huni dan membawa berkah ekonomi bagi petani," ujar Dwi Kurniawan. (N-2)
Kendaraan roda dua dan roda empat terjebak kemacetan akibat banjir yang disebabkan meluapnya drainase di Jalan Brigjen M. Yoenoes, Kendari.
Bencana yang terjadi dengan demikian bukan sarana memecah belah umat, apalagi provokasi gerakan-gerakan antikeindonesiaan.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
GERAKAN Pemuda (GP) Ansor kembali mendistribusikan bantuan terhadap korban terdampak bencana banjir di Kabupaten Pekalongan.
Grup UT akan terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak serta memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah
Peninjauan banjir Pekalongan dilakukan untuk memastikan keselamatan warga terdampak sekaligus mengecek kesiapan penanganan banjir secara berlapis.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved