Ketua IPPAT Siantar Surati Jokowi Soal Perwa Kenaikan NJOP 1.000%

NOTARIS dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Pematangsiantar
yang juga Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun Dr Henry Sinaga menyurati Presiden Joko Widodo. Henry menyurati Jokowi untuk memohon petunjuk dan meminta perlindungan hukum sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2021 tertanggal 07 April 2021 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021-2023.

Tak hanya Presiden, Dr Henry Sinaga juga menyurati Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi serta Gubernur Sumatra Utara yang memohon dan meminta perlindungan hukum atas telah terbitnya Perwakilan Nomor 04 Tahun 2021 tersebut.

Henry Sinaga mengatakan bahwa Perwa tersebut terindikasi bertentangan dan tidak mempedomani serta tidak melaksanakan dengan baik dan benar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK. 07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengatur Konsep Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan NJOP. Permenkeu itu memuat klasifikasi dan besarnya NJOP tanah yang disusun per desa/kelurahan dan dilengkapi dengan fotokopi peta Zona Nilai Tahah (ZNT), daftar biaya komponen bangunan yang disusun per jenis penggunaan bangunan, klasifikasi dan besarnya NJOP Tanah dan Bangunan sebagai hasil kegiatan penilaian individual, daftar objek pajak hasil penilaian individual beserta nilainya disusun per objek pajak dan per desa/kelurahan.

"Diduga akibat Perwa tersebut bertentangan dan tidak mempedomani serta tidak melaksanakan dengan baik dan benar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK. 07/2018 tersebut maka terjadi lonjakan atau kenaikan yang cukup signifikan terhadap besarnya NJOP dalam SPPT PBB tahun 2021 yang mencapai kenaikannya kurang lebih 1.000%," kata Henry di ruang kerjanya, Kamis (29/4).

Selain itu, menurut Henry, Perwa tersebut telah menimbulkan keresahan, keluhan, dan keberatan di tengah-tengah masyarakat.

"Bahwa Perwa tersebut juga telah mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat yang sedang lesu akibat pandemi khususnya dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di hadapan notaris dan PPAT di Kota Pematangsiantar," tandasnya. (AP/OL-10)