SEMENJAK pandemi covid-19 para pengusaha angkutan darat di Temanggung, Jawa Tengah telah mengalami kerugian hingga 50 persen. Hal itu karena sebagian tidak beroperasi, pun juga pendapatan mereka turun drastis. Pemerintah Pusat diminta mempertimbangkan kondisi tersebut jika akan memberlakukan larangan mudik agar pengusaha angkutan tidak makin terpuruk.
"Dampak pandemi sangat besar. Pengusaha banyak yang tidak beroperasi. Banyak juga yang sudah mengeluh rugi. Hanya 50 persen yang masih beroperasi juga merugi," ungkap Ketua DPC Organda Temanggung, Sutrisno, Rabu (21/4).
Dari 50 persen pengusaha angkutan yang masih beroperasi, menurut Bowo, pemasukannya juga berkurang rata-rata 50 persen. Misalnya pengusaha angkutan pedesaan yang pada kondisi normal biasa menerima setoran Rp100 ribu per kendaraan per hari, sejak pandemi jumlah setoran yang diterimanya berkurang menjadi Rp50 ribu per kendaraan per hari.
Pengusaha angkutan bus kecil atau Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebelum pandemi menerima setoran sejumlah Rp150 ribu per kendaraan per hari. Namun semenjak pandemi setoran yang diterimanya turun drastis menjadi Rp70 ribu per kendaraan per hari.
Kondisi serupa dialami pengusaha bus besar atau bus angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Hampir 40 persen kendaraan angkutan Bus AKAP yang beroperasi dari Temanggung ke daerah lain sudah tidak beroperasi selama pandemi covid.
"Kalau ada larangan mudik, pengusaha bus AKAP ini paling terpukul. Karena yang jadi angan-angan saat mudik lebaran ini musim ramai, ada tambahan rezeki," katanya.
baca juga: Organda Temanggung
Atas kondisi tersebut, katanya, Organda sangat tidak setuju dengan larangan mudik. Akan tetapi jika hal itu merupakan peraturan pemerintah, maka Organda juga tidak bisa berbuat banyak. Namun demikian Organda masih mengharapkan ada opsi boleh mudik dengan penerapan prokes pencegahan covid-19. (OL-3)
