Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTORAT Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat jadi sasaran Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar) 2016 yang digelar Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Jawa Barat.
Sebanyak 119 karyawan pajak dari berbagai jajaran wajib menjalani tes urine yang digelar mendadak BNN Kota Bandung. Para karyawan pajak berdatangan ke lantai III untuk menjalani tes urine. Kepala BNN Kota Bandung AKBP Yeni Siti Saodah menjelaskan, untuk menghindari kesalahpahaman, para pegawai pajak yang telah mengonsumsi obat-obatan yang bisa mengarah atau terindikasi positif diwajibkan melampirkan data obat yang dikonsumsi dalam formulir tes urine.
“Ada beberapa jenis obat batuk yang terindikasi seseorang bisa dinyatakan positif. Maka di lembar isian harus dicantumkan obat apa saja yang dikonsumsi,” papar Yeni.
BNN Kota Bandung akan melakukan tes urine di seluruh lembaga pemerintahan dengan memilih secara acak.
Sementara itu, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, BNN setempat akan melakukan tes urine untuk ratusan calon kepala desa yang akan bertarung pada pemilihan kepala desa serentak 8 Mei mendatang. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pemerintahan Kabupaten Sukabumi.
Pilkades serentak di Kabupaten Sukabumi akan diikuti 323 calon yang berasal dari 70 desa di 36 kecamatan. BNN Kabupaten Sukabumi akan melakukan tes selama tiga hari mulai 14-16 April. “Kita laksanakan tes urine di dua tempat, yakni RSUD Pelabuhanratu dan RSUD Sekarwangi Cibadak,” kata Kepala BNN Kabupaten Sukabumi, Yusdanial.
Tes urine bagi calon kepala desa, lanjut Yusdanial, bisa dijadikan kampanye antinarkoba kepada masyarakat. “Melihat tugas dan fungsinya, mereka bisa ikut menyosialisasikan bahaya narkoba dan mewujudkan aparatur pemerintahan bebas narkoba.” (AM/BB/N-3)
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menjanjikan para penganggur akan diberi pekerjaan padat karya jika terpilih pada Pilkada 2024.
Dharma Pongrekun tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp10.905.745.00, berdasarkan data di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Dharma juga memastikan dirinya bersama pasangannya, Kun Wardana, tidak mempunyai persiapan khusus untuk menghadapi dua pasangan calon (paslon) lainnya.
Debat Pilkada Jakarta 2024 akan berbeda dari debat capres-cawapres, karena masing-masing pasangan calon, yaitu cagub dan cawagub, akan hadir secara lengkap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved