Batam Butuh Konsistensi Aturan

KETIKA masuk di Batam pada 1973, Daniel Burhanuddin mengaku merasakan nikmatnya berusaha hanya sekitar 10 tahun. Seringnya pergantian pejabat yang ternyata juga mengubah aturan membuat dunia usaha jadi tidak menentu.

“Status Batam selalu berubah-ubah. Dari kawasan perdagangan bebas, diubah menjadi kawasan ekonomi khusus, kembali ke kawasan perdagangan bebas, dan sekarang balik lagi ke kawasan ekonomi khusus. Ini inkonsistensi,” tuturnya.

Ia berharap Batam tetap menjadi free trade zone dan pemerintah membuat KEK di luar Batam. Badan Pengusahaan Batam jangan dibubarkan. Pejabatnya bisa saja dievaluasi, tapi jangan main copot sembarangan, harus dengan penila­an yang benar.

Para investor dalam dan luar negeri, lanjut Daniel, menghendaki kestabilan aturan. “Saya masih semangat berinvestasi di Batam jika aspirasi pengusaha didengar pejabat yang berwenang,” tandasnya di studio Metro TV, akhir pekan lalu.

Senada, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau, Abidin Hasibuan, menyatakan status Batam yang berubah-ubah akan berdampak besar pada pengusaha. “Perbaikan memang dibutuhkan, tapi tidak harus gaduh sehingga memengaruhi investasi ke Batam.”

Dia menilai peraturan dan kebijakan yang berubah-ubah membuat Batam tidak kondusif. “Ini akan memberikan kesan negatif bagi masa depan daerah ini.”

Soal pergantian kepemimpinan di tubuh BP Batam, Ketua Kamar Dagang dan Industri Bata, Jadi Rajagukguk, meminta pemerintah memilihnya dari kalangan profesional. “Batam butuh tangan profesional, pemimpin yang berorientasi pada dunia usaha, karena masalah di daerah ini sangat kompleks.”

Profesional

Di luar negeri, lanjut dia, di wilayah seperti Batam, pergantian pimpinan akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Informasi soal siapa menggantikan siapa juga dilakukan dengan cermat.

“Program yang dilakukan BP Batam saat ini sudah baik. Ke depan, pemimpin pengganti tinggal meneruskannya,” lanjut Jadi.

Dalam menjawab keinginan kalangan pengusaha, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan pengurus BP Batam berasal dari kalangan profesional. “Tanpa mereka, BP Batam tidak akan jalan,” ujarnya di Jakarta.

Ia memaparkan syarat yang harus dimiliki pengurus profesional itu ialah memiliki integritas, mempunyai kemampuan manajerial, mengetahui urusan birokrasi, serta mempunyai visi dan pengalaman dalam bidang bisnis. Pengurus baru mempunyai tugas melakukan identifikasi aset, mengelola kerja sama dengan investor, memperbaiki pembagian tugas dan wewenang dengan Pemerintah Kota Batam, serta menyiapkan strategi pengembangan kawasan.

Darmin menjelaskan secara teknis BP Batam akan mengelola kawasan investasi, sedangkan pemerintah kota masih diberi kewenangan untuk menjaga permukiman. “Pembagian ini dilakukan agar tidak terjadi dualisme atau saling tumpang-tindih kebijakan. Kita berharap tidak ada gangguan terhadap otonomi daerah, tapi Batam tetap menjadi daerah investasi yang menarik. Kita juga ingin memberikan fasilitas berupa insentif perpajakan,” tandasnya. (HK/Ant/N-2)