850 Ribu Lebih Dosis Vaksin telah Disuntikkan untuk Nakes

PROSES vaksinasi terus berjalan, khususnya untuk tenaga kesehatan (nakes). Hingga 9 Februari, tercatat ada 850 ribu lebih dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada nakes atau baru 57% dari 1,5 juta sasaran. Tahap kedua, diharapkan bakal lebih meningkat lagi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sampai 9 Februari sudah ada 850.206 vaksin yang telah disuntikkan kepada nakes. Atau sekitar 57% dari jumlah sasaran sekitar 1,5 juta nakes.

''Dosis kedua akan dilanjutkan sampai nantinya menyelesaikan target sebanyak 1,5 juta jumlah sasaran,'' jelas Menko Perekonomian saat menjadi keynote speech Safari Diskusi Kampus yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) dan digelar secara daring pada Kamis (11/2).

Pemerintah akan terus mempercepat proses vaksinasi dan dipastikan bahwa vaksin gratis untuk masyarakat. ''Vaksinasi merupakan 'game changer' bagi pemulihan ekonomi nasional. Sehingga vaksinasi akan dipercepat dan diberikan secara gratis kepada masyarakat,'' katanya.

Menurut Menko Perekonomian, pemerintah berkontribusi dalam melakukan mitigasi pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonomi. Saat sekarang, kebijakan yang diambil adalah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tingkat mikro.

''Pengendalian covid-19 di tingkat mikro pada RT dan RW akan diisi dengan 3T atau test, tracing, dan treatment. Selain itu, juga melalukan isolasi dan kontak erat, membatasi mobilitas dan menyediakan bantuan beras dan masker di daerah zona merah,'' ujarnya.

Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan tes antigen di tingkat puskesmas dan pemerintah terus mengupayakan agar kesembuhan di tingkat komunal atau masyarakat terus bisa ditingkatkan. ''Operasi yustisi yang melibatkan Satpol PP, TNI dan Polri akan terus dilakukan, karena hal itu untuk mendisplinkan masyarakat sehingga dapat menekan laju covid-19,'' kata dia.

Menurut Airlangga, pemerintah akan terus berkomitmen untuk melakukan mitigasi pandemi covid-19 dengan mengalokasikan anggaran pada 2021 sebesar Rp619,83 triliun. Anggaran itu diperuntukkan bagi klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM, ketenagakerjaan dan program prioritas intensif.

''Pemerintah akan terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para akademisi untuk memastikan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dapat berlangsung dengan baik,'' katanya.

Sementara Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menambahkan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kasus covid-19 mengalami peningkatan ketika libur panjang. Tetapi kemudian dengan adanya operasi yustisi, maka kasusnya mengalami penurunan.

''Ternyata kalau hanya mengandalkan kesadaran untuk protokol kesehatan (prokes) tanpa diimbangi dengan opersasi yustisi, kurang maksimal. Maka kemudian operai yustisi digalakkan dan saat sekarang sampai ke tingkat mikro untuk lebih menurunkan lagi kasusnya,'' ujarnya.

Ia mengatakan dengan adanya PPKM tingkat mikro sampai level RT dan RW, maka bakal melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas serta Satpol PP. ''Danramil, Kapolsek ikut serta dalam penanganan, pencegahan dan pembinaan di level mikro tersebut untuk mendisiplinkan warga. Posko jaga dibentuk di tingkat desa atau kelurahan untuk melaksanakan pencegahan dan pembinaan,'' tandasnya. (LD/OL-10)