Para PNS dan TNI Mendadak Dites Urine

BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan tes urine terhadap gubernur, wakil gubernur, dan 54 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalsel, kemarin.

Pelaksanaan tes urine para pejabat Pemprov Kalsel berlangsung di kantor Sekretariat Daerah di Banjarbaru.

"Pemprov Kalsel mendukung upaya pemberantasan peredaran narkoba yang dimulai dari para pejabat dae-rah," kata Gubernur Kalsel, Syahbirin Noor, seusai menjalani tes urine, kemarin.

Dia menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan tegas berupa sanksi pemecatan jika ditemukan pejabat terlibat narkoba.

Setelah seluruh jajaran di lingkup Pemprov Kalsel, tes urine akan dilanjutkan ke seluruh pegawai negeri di pemkab/pemkot, bupati dan wali kota, seluruh anggota DPRD, dan personel TNI-Polri di Kalsel.

Gerakan bersih narkoba itu mendapat dukungan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.

Dari Bengkulu, sebanyak 112 pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Hukum dan HAM provinsi melakukan tes urine mendadak saat apel pagi, kemarin.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Provinsi Bengkulu, Dewa Putu Gede, mengatakan ke-112 PNS itu terdiri atas semua pejabat eselon, satpam, pramusaji, hingga petugas kebersihan kantor.

"Tes urine dilakukan mendadak saat apel pagi supaya tidak ada PNS yang menghindar dari pemeriksaan. Jika ada temuan, akan diberikan sanksi tegas," ujarnya.

Sementara itu, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Cilacap, Jawa Tengah, bekerja sama dengan BNN Cilacap menggelar pemeriksaan urine terhadap 176 prajurit di markas Lanal, kemarin.

Dari hasil pemeriksaan, seluruh anggora TNI-AL di Markas Lanal Cilacap tidak ada yang terindikasi memakai narkoba.

Komandan Lanal Cilacap Kolonel Laut (S) Johannes Tambunan mengungkapkan sebetulnya ada 224 prajurit, tetapi yang dites urine hanya 176.

Sisanya tengah melakukan tugas penjagaan di pos masing-masing.

"Prajurit yang belum dites urine akan dites berikutnya di Kantor BNN Cilacap. Jadi seluruh prajurit harus melakukan tes urine," tegas Johannes Tambunan.

Kepala BNN Cilacap Ajun Komisaris Besar Edy Santosa pada kesempatan sama menambahkan, dari 176 prajurit, ada satu orang yang terindikasi.

"Namun setelah dilakukan pendalaman, yang bersangkutan ternyata mengonsumsi obat sesak napas pada malam harinya," kata Edy. (DY/MY/LD/N-3)