DPD Soroti Pemadam Listrik di Nias

TIGA hari lamanya masyarakat di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, harus mengalami gelap gulita. Pemadaman listrik di wilayah dengan jumlah penduduk mencapai 900 ribu jiwa itu disebabkan dua pembangkit listrik dengan daya 2x10 megawatt (MW) berhenti beroperasi.

Persoalan tersebut pun mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang menuding BUMN energi lalai dalam menjalankan kewajiban untuk menjamin ketersediaan listrik di Tanah Air.

“Masalah listrik di Nias ini seperti musibah kelistrikan. Nias ini kan bukan wilayah yang sebelumnya tidak dialiri listrik, tapi sudah teraliri. Namun mengapa PLN tidak bisa mengontrol ketersediaan pasokan listrik di sana,” cetus Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (4/4).

Parlindungan tidak heran jika masyarakat Nias bisa bersikap anarkistis atas pemadaman listrik. Pasalnya, hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada sokongan listrik. Apalagi penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat SMA tengah berlangsung, praktis pemadaman listrik menjadi hambatan. Sebagai perwakilan dari wilayah Sumatera Utara, pihaknya kerap mengingatkan PT PLN (persero) untuk memantau kontinuitas kontrak atas sejumlah pembangkit sewa. Mengingat Sumatera Utara merupakan salah satu kawasan rawan byarpet.

“Sudah berkali-kali kami ingatkan PLN untuk mengecek kontrak (khusus pembangkit sewa). Akhirnya apa? Listrik tetap saja padam. Mereka seolah tidak meng-update urusan kontrak. Anehnya lagi PLN mengklaim persoalan di Nias ini akibat sabotase,” keluhnya seraya menggelengkan kepala.

Berhentinya operasional dua PLTD sewa di Moawao berkapasitas 10 MW dan Idanoi yang juga berkapasitas 10 MW, ditengarai belum diperpanjangnya kontrak antara PT PLN (persero) dengan kontraktor asal Amerika yang menyediakan jasa pembangkit sewa, yakni APR Energy. Parlindungan menyayangkan sikap PLN yang disebutnya kurang mengantisipasi masa tenggat kontrak. Adapun Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihudin Sitompul menuturkan pemerintah belum menerima laporan dari PLN perihal yang menyebabkan terhambatnya perpanjangan kontrak PLTD di Nias.

"Setahu kami pembangkitnya oke, cuman kontraktor matiin pembangkitnya. Kemudian PLN bilang ada sabotase, bagaimana bisa? Kan itu dasarnya kontrak. Kami minta PLN untuk hidupkan listrik di sana," pungkas Alihudin.

Meskipun masih terhambat persoalan kontrak, semestinya PLN bisa lebih proaktif melapor ke pemerintah. Alihudin menyadari kontrak antara PLN dan kontraktor berlandaskan skema B to B, hanya saja bila sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pemerintah dapat mengeluarkan status darurat. "Dalam artian pemerintah bisa saja bantu berkomunikasi dengan pemerintah Amerika yang merupakan negara dari kontraktor itu. Lalu kontrak bisa diperbaiki. Tapi itu dengan catatan PLN lapor,lha ini kan belum. Di sini memang manajemen PLN harus dibenahi, baik dari pembaharuan kontrak, teknis soal transmisi sampai penyediaan trafo," imbuh dia.

PLN diketahui telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi pemadaman yang berlangsung di antaranya mengirimkan genset-genset yang ada di seluruh wilayah Sumut serta melakukan peminjaman genset dari Sumatera Barat. 17 genset dikirimkanndengan total kapasitas 1,25 MVA. Genset tersebut diambil dari seluruh area di Wilayah Sumut di antaranya dari Sibolga 6x50 kVa, Binjai 3x100 kVA, Pematang Siantar 1x100 kVA, Padang Sidimpuan 2x100 kVA + 50 kVA, Medan 1x100 kVA, Lubuk Pakam 1x100 kVA, Rantau Prapat 1x100 kVA.(X-11)