Pemkot Pematangsiantar Berkomitmen Kelola Anggaran Transparan

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pematangsiantar mempunyai kewajiban untuk mengelola uang rakyat berupa pajak, retribusi, dan penerimaan negara lainnya demi kesejahteraan dan kemakmuran Kota Pematangsiantar.

"Untuk itu Pemkot Pematangsiantar melakukan berbagai upaya yang sedang dan terus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya dengan berkomitmen penuh untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara benar, tepat, transparan, akuntabel, tertib, dan terlebih menghindari kemungkinan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan," kata Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus pada saat menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2020 di ruang rapat Bappeda, Pemkot Pematangsiantar, Sumatra Utara, Rabu (20/1).

Pemeriksaan tersebut, kata Togar, tentunya ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan utang. Kemudian, menilai efektivitas pengendalian intern terkait penyajian laporan keuangan, serta menguji secara substantif transaksi-transaksi saldo sebagaimana yang disajikan dalam laporan keuangan.

"Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka menguji dan menilai sampai sejauh mana laporan yang disajikan telah memedomani, menaati, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada," sebutnya.

Oleh karenanya menjadi penting mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik, pada dasarnya hasil penilaian atas pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dijadikan sebagai parameter bagi setiap instansi pemerintah berkenaan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara yang dipercaya dil lingkungannya. Dalam hal ini berlaku juga pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Togar mengakui betapapun upaya yang selama ini telah dilakukan, namun dalam realitasnya tidak jarang masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan. "Dengan menyadari sepenuhnya kebutuhan untuk melakukan perbaikan dalam rangka membangun tata kelola keuangan yang lebih baik, maka tidak henti-hentinya berupaya untuk melakukan indentifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan yang telah dilaksanakan, terutama menemukan kemungkinan kendala dan hambatan yang ada, yang menjadi penyebab masih terjadinya kelemahan dan kekurangan. Agar selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk merumuskan formula dan kebijakan serta tindakan, terutama guna menyelesaikan berbagai temuan BPK terhadap tata laksana penggunaan keuangan daerah dengan penuh kesungguhan," jelasnya.

Berkenaan dengan kegiatan pemeriksaan tersebut, Togar dengan tegas menginstruksikan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya agar merespon dengan baik, membantu kelancaran berlangsungnya pemeriksaan, antara lain dengan menyiapkan dan memberikan setiap data yang diperlukan oleh tim pemeriksa, menyampaikan informasi yang benar dan akurat agar pemeriksaan dapat berhasil, dan memberikan manfaat sesuai harapan bersama.

Togar juga mengharapkan berbagai kendala, hambatan, dan tantangan yang ada dalam pengelolaan keuangan dapat disampaikan secara terbuka. Sehingga pemeriksaan dapat memeroleh gambaran yang objektif. Dengan demikian, dapat memberikan solusi yang mampu memecahkan berbagai persoalan, baik dalam tataran administratif maupun teknis.

"Saya yakin dan percaya melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antara jajaran OPD dengan tim pemeriksa BPK seperti ini, akan mampu menghasilkan pandangan dan pemahaman yang sama dalam upaya optimalisasi perbaikan pengelolaan keuangan negara," ujarnya.

Melalui pemeriksaan yang digelar, Togar berharap pimpinan OPD dan jajarannya semakin termotivasi melakukan langkah-langkah perbaikan, peningkatan kualitas, kewajaran, dan kebenaran sewaktu menyajikan informasi keuangan dalam pembuatan laporan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Sementara itu, Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Eydu Octain Panjaitan mengaku sangat bangga atas sambutan dan disiplinnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Pematangsiantar. "Semoga harapan kita selama ini terwujud dan mari kita terus bekerja sama. Nantinya BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan mendampingi dalam laporan keuangan tahun 2020 selama 25 hari,"  ajaknya. (AP/OL-10)