Asita Minta Croscek Dana Hibah Untuk Pengusaha Wisata

SEDIKITNYA 1.000 pengusaha pariwisata baik itu hotel dan restoran akan menerima dana hibah dari pemerintah pusat. Dana hibah dari APBN 2020 itu bertujuan untuk mendorong pelaku usaha di sektor wisata agar tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19. Namun Association of The Indonesian Tours and Travel (Asita) menuntut pemerintah harus melakukan kroscek data pengusaha pariwisata terlebih dahulu. Sebab jangan sampai pengusaha mendapatkan double dari dana hibah kementerian lainnya.

"Dana hibah ini untuk mendorong pelaku usaha di sektor wisata agar bisa tetap bertahan di masa pandemi korona. Saya harap nantinya dana hibah ini tepat sasaran," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus usai membuka sosialisasi dana hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Pekanbaru, Kamis (12/11).

Menurut Firdaus, pemberian dana hibah pariwisata ini harus disosialisasikan kepada masyarakat luas agar tidak menimbulkan fitnah. Apalagi dana hibah tersebut bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Pemerintahan Association of The Indonesian Tours and Travel (Asita) Dede Firmansyah mengatakan sebelum memberikan dana hibah bantuan dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru harus melakukan cek dan ricek atau kroscek terhadap seluruh data 1.000 pengusaha yang terdata itu.

"Sebab setahu saya pengusaha hotel dan restoran itu juga telah ada menerima dana hibah seperti dana Rp2,4 juta dari Kementerian Pariwisata. Jadi perlu kejujuran dari pengusahanya sendiri. Jangan sampai double menerimanya," jelas Dede yang juga pengamat pariwisata Riau.

baca juga: Membangun Gunungkidul lewat Program Kampus Desa

Selain harus melakukan kroscek data, lanjut Dede, Pemko Pekanbaru juga harus memperhatikan nasib pengusaha travel agen yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, hampir 70% dari sekitar 300 pengusaha travel agen wisata di Kota Pekanbaru, Riau terpaksa harus mengakali diri dengan putar haluan bisnis sementara pada bidang kuliner, restoran, dan lainnya demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.

"Pemerintah harus memperhatikan nasib pengusaha tours dan travel agen yang sekitar 70% terpaksa putar haluan bisnis sementara untuk bertahan pada masa pandemi ini. Bahkan mereka belum ada tersentuh bantuan," ungkap Dede.

Karena itu, sambungnya, Asita memintah pemerintah agar lebih berhati-hati dan teliti dalam penyaluran dana hibah agar bisa tepat sasaran. 

"Harus dicek benar-benar data pengusahanya. Jangan sampai double. Seperti pelaku usaha yang sudah pernah dapat dana hibah dari kementerian lain, jangan sampai dapat lagi," pungkas Dede.(OL-3)