Calon Bupati Perempuan Bertarung di antara Dua Raksasa Pilkada

BANYAK mata tertuju pada persaingan ketat dalam Pilkada di daerah kaya sumber daya alam Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sejatinya ada paslon menampilkan figur perempuan ibarat srikandi yang berani bertarung di antara dua raksasa Pilkada. Dia adalah paslon Bupati dan Wakil Bupati, Mila Karmila - Zainal Arifin (MK-ZA). Meski tak segencar dua paslon lainnya pasangan MK-ZA tidak bisa dianggap enteng karena memiliki basis massa yang kuat dan memiliki konsep visi misi berpihak pada masyarakat.

Ketua Tim Pemenangan MK-ZA, Agus Rismalin Noor, Jumat (9/10), menjelaskan visi paslon yang maju melalui jalur non parpol ini adalah Membangun Kampung Untuk Tanah Bumbu Berkarakter dan Amanah (BERKAH). 

"Misi kami menjalankan semua program untuk menjamin warga Tanah Bumbu bisa makan, ada lapangan pekerjaan, anak-anak bisa sekolah, jaminan bisa berobat, tempat tinggal yang layak serta menyediakan pendampingan dan bantuan hukum gratis bagi warga," ungkapnya, Jumat (9/10).

Pendampingan dan layanan hukum bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting di tengah banyaknya kasus dan permasalahan hukum menjerat masyarakat. Seolah hukum lebih berpihak pada si kaya atau hukum seperti sisi mata pisau yang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Terkait hal ini menurut Agus beberapa waktu lalu paslon MK-ZA menandatangani kesepakatan kerja sama menggunakan Jasa Kantor Hukum Banua Law Firm untuk menjadi Tim advokasi dan Hukum di Tim Pemenangannya. 

"Paslon MK-ZA  peduli dengan hukum terbukti dengan membentuk tim hukum untuk mengawasi kinerja paslon ini serta untuk kepentingan pembelaan hukum bagi masyarakat luas," lanjutnya.

baca juga: UU Cipta Kerja Permudah Pelaku UMKM

Di sisi lain dukungan terhadap pasangan ini juga terus mengalir. Terkini perwakilan masyarakat Dayak dari Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe mendatangi Calon Bupati Independent Mila Karmila. Perwakilan masyarakat Dayak menyampaikan sejumlah amanah kepada M ila untuk diperjuangkan diantaranya berkaitan dengan kepastian hukum terhadap wilayah hutan adat yang selama ini masih berstatus Hutan Lindung, peningkatan SDM suku dayak serta pelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Menanggapi hal tersebut, secara tegas Mila menyatakan akan berkomitmen memperjuangkan amanah masyarakat ini. (OL-3)