Tengkulak Lebih Agresif

SYARAT yang dipatok Bulog dianggap terlalu berat oleh petani sehingga mereka lebih senang melepaskan hasil panen kepada para tengkulak.

Hal itu disampaikan sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten/Kota Pasuruan, Jawa Timur, kepada Media Indonesia, kemarin.

M Mahsun, anggota kelompok Tani asal Gondangwetan, menjelaskan Bulog lebih memilih membeli gabah kering giling (GKG).

Namun, petani kesulitan memenuhinya karena mesin pengering sangat terbatas.

Adhim, kelompok tani asal Rembang, Kabupaten Pasuruan, juga menyampaikan hal yang sama.

Bahkan, jika biaya operasional pengeringan gabah dibandingkan dengan harga GKG yang dipatok Bulog, petani justru makin rugi.

"Harga GKG yang dipatok Bulog di Pasuruan sekitar Rp4.300/kg. Itu terlalu rendah. Kami justru merugi jika memaksa menjualnya ke Bulog. Terpaksa menjual hasil panenannya ke tengkulak karena tidak perlu repot lagi dan membuang tenaga percuma," ungkap Adhim.

Menurut Adhim, hasil akhir kebijakan pemerintah saat ini, yang membantu petani dengan pemberian bibit atau benih hingga mempermudah mendapatkan pupuk, masih belum bisa membuat petani lebih sejahtera.

Pemerintah tidak memikirkan penanganan pascapanen.

Suara yang sama juga diutarakan anggota kelompok tani asal Kampung Sawah, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Jayakerta, Karawang, Arip Munawir.

"Saya yakin yang pernah mencoba menjual ke Bulog di wilayah sini cuma saya. Para petani pantas enggan melakukan transaksi jual beli, sangat baik dengan tengkulak," katanya.

Sikapnya itu bukan tanpa alasan. Tahun lalu, ia mengaku pernah dikecewakan Bulog.

Tidak seperti tengkulak yang langsung terjun untuk menyapa para petani dan bertransaksi di lapangan, ia harus membawa hasil panennya ke gudang Bulog dan proses pembayarannya butuh waktu seminggu lebih.

Kurang agresifnya gerak Bulog juga dikemukakan petani di Desa Gilingsari, Kecamatan Temanggung, Jawa Tengah.

Ibnu, 36, mengatakan saat ini banyak beras justru menumpuk di gudangnya meski sudah digiling.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Tulus Budiono, menyatakan bantuan jumlah mesin combine untuk memanen padi dari pemerintah masih sangat terbatas.

Padahal, secara perorangan petani tidak mampu membelinya sendiri.

"Jika saja Bulog dengan segala sumber dayanya mampu menjadi juru tebas, dengan memberikan harga gabah di sawah sesuai HPP, tentu petani akan lebih bersemangat lagi," timpal Samidi, Koordinator Paguyuban Petani Pengguna Air (P3A) Irigasi Cengklik, Boyolali.

Dalam merespons keadaan itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono meminta Bulog untuk cepat terjun ke lokasi panen raya demi memborong gabah petani.

"Karanganyar sudah mulai panen raya. Bulog sebagaimana perintah Presiden Jokowi, mestinya cepat turun ke sawah untuk menjemput gabah. Saat ini Bulog belum menunjukkan semangat untuk meraih gabah petani," tandas Juliyatmono.

Sementara itu, petani di Banyumas, Jawa Tengah, memilih menjual gabah hasil panenan dalam kondisi basah meski harus merugi.

Itu dilakukan karena petani kesulitan melakukan pengeringan akibat setiap hari hujan.

Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, harga gabah justru cukup tinggi pada musim panen ini.

Di tingkat petani, gabah kering panen (GKP) laku dijual Rp3.800-Rp4.000 per kilogram (kg).

Namun, para tengkulak masih berani membeli gabah petani dengan harga tinggi.

Salah satu pemilik penggilingan padi, Joko Riyanto Nur, mengatakan gabah petani musim panen ini banyak dibeli penebas yang datang dari luar Klaten.

"Dalam perburuan gabah, kami bersaing dengan penebas yang datang dari luar daerah," jelasnya.

Di Sukabumi, Jawa Barat, serangan hama Blast mulai mengancam lahan persawahan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, bersamaan tingginya curah hujan saat ini. Para petani diimbau untuk mewaspadai potensi serangan dengan mengeringkan lahan.

Sekretaris Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi, Ate Rahmat, juga mendorong para petani agar mengasuransikan lahan sawah mereka lewat program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Besaran premi asuransi Rp180 ribu per hektare per musim.

Namun, karena ada subsidi dari pemerintah sebesar Rp144 ribu, para petani hanya membayar premi sebesar Rp36 ribu per hektare tiap musim.

"Besaran klaimnya Rp6 juta jika mengalami gagal panen," katanya.

Petani di Kabupaten Lamongan, Jatim, tahun ini memperoleh jatah program AUTP seluas 12.789 hektare (ha).

Asisten Ekonomi Pembangunan Sekdakab Pemkab Lamongan, Moch Faiz Junaidi, meminta dinas terkait agar melakukan percepatan sosialisasi karena kabupaten itu menjadi salah satu kawasan yang selalu terkena banjir akibat luapan Bengawan Solo. (WJ/CS/LD/TS/BB/JS/YK/N-4)