PEN Mendorong UMKM Berubah di Tengah Pagebluk

PANDEMI membuat aktivitas ekonomi masyarakat mengalami perubahan, dari semula secara luring atau offline menjadi daring alias online. Kondisi itu pun harus disikapi pelaku UMKM dengan melakukan perubahan sehingga bisa bertahan dan berkembang di tengah kondisi kenormalan baru.

Faktanya, meski covid-19 sudah jadi pagebluk lebih dari 6 bulan, masih sebagian kecil UMKM yang bisa berubah. “Dari sekitar 60 juta UMKM di Tanah Air, baru 9,4 juta di antara mereka yang sudah beraktivitas secara daring,” ujar Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Fadjar Hutomo, di Yogyakarta, kemarin.

Berbicara dalam Coaching Clinic Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu, dia berharap perbankan bisa memberikan solusi atas fakta tersebut. Upayanya bisa dilakukan melalui digital banking untuk transaksi, marketing online untuk penjualan produk, dan kemitraan lewat corporate social responsibility bagi UMKM.

Pemerintah, lanjut dia, telah melibatkan bank-bank milik negara untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi. Di antaranya dengan melakukan relaksasi penetapan kualitas kredit, restrukturisasi kredit, dan penempatan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“PEN merupakan respons atas penurunan aktivitas ekonomi rakyat, khususnya sektor informal dan UMKM. Program ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha,” tambahnya.

Di sisi lain, anggota DPD RI GKR Hemas justru meminta pemulihan kegiatan ekonomi harus dilakukan berbarengan, daring, dan luring. “ Ekonomi rakyat di Yogyakarta dan sekitarnya, seperti pedagang suvenir Malioboro, Candi Prambanan, Candi Borobudur, perhotelan, hingga warung kaki lima, kurang bisa berjalan jika kegiatan hanya berkutat di online.”

Fakta kondisi terkini UMKM dipaparkan pengurus Kamar Dagang dan Industri, Bambang Soeroso. “Sebagian besar UMKM kondisinya sekarat. Hanya sebagian kecil yang dapat bertahan, itu pun dengan ngos-ngosan,” jelasnya.

Padahal, sumbangan UMKM pada produk domestik bruto nasional mencapai lebih dari 61%. “Pemerintah harus segera hadir untuk membantu mempercepat pemberian bantuan bagi UMKM,” tegasnya. (AT/N-3)