Yogyakarta Waspadai Arus Mudik dari DKI

YOGYAKARTA mewaspadai meningkatnya arus mudik warganya yang bekerja di Ibu Kota pascapemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta pada 14
September.

“Kita waspadai, tanggal 14 September 2020 DKI Jakarta mau melakukan PSBB kembali seperti dulu. Saya berharap lurah-lurah bisa mewaspadai itu dan Satgas Penanganan Covid-19 DIY segera rapat,” kata Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Kamis (10/9).

Sultan mengkhawatirkan orang DIY yang bekerja di Jakarta sudah mudik sebelum PSBB diberlakukan. Dia tidak mempermasalahkan jika desa-desa kembali memberlakukan
penutupan akses jalan agar warga dari luar DIY yang datang bisa terdata.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto juga meminta Pemda DIY segera menghidupkan kembali pospos pemantauan kendaraan luar yang masuk dari wilayah perbatasan
Kabupaten Purworejo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.

“Pos-pos pemantauan perlu dihidupkan untuk melakukan kontrol terhadap pelaku perjalanan,” cetusnya. Langkah antisipasi pun diterapkan Pemkot Surabaya, Jatim. Setiap tamu
yang menginap di Surabaya diwajibkan tes usap. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beralasan kondisi Kota Surabaya saat ini sudah lebih baik.

“Kondisi ini harus dijaga agar tidak terjadi gelombang kedua,” katanya. Sementara itu, Kota Cirebon tidak akan ikut-ikutan menerapkan kebijakan baru mengikuti daerah lain
sekalipun Jakarta memberlakukan PSBB awal.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis berpandangan menjalankan protokol kesehatan secara ketat akan lebih baik ketimbang harus menerapkan PSBB lagi.

Menurut Azis, penanganan permasalahan covid-19 di setiap daerah berbeda-beda sehingga tidak bisa mencontoh daerah lain, tetapi harus berdasarkan situasi dan kebutuhan
kota setempat.

Karena itu, Azis berpendapat lebih baik menerapkan adaptasi kebiasaan baru secara disiplin. “Memang seperti menghadapi buah simalakama,” cetusnya.

Namun, ia juga tidak melihat adanya jaminan penerapan PSBB bisa menyebabkan penurunan penularan korona. Yang bisa terjadi justru penurunan ekonomi. “Saya khawatir
masyarakat tidak tahan. Akhirnya mereka keluar rumah lagi untuk mencari nafkah.”

Terpenting, lanjut Azis, masyarakat Kota Cirebon sadar covid-19 masih terjadi. Bahkan dari 22 kelurahan sudah 18 yang berstatus zona merah. “Mari bersama-sama patuhi protokol kesehatan,” tutupnya. (AT/FL/UL/N-1)