Banjir tahunan di Kecamatan Sukaresik yang terjadi disebabkan luapan air Sungai Citanduy dan Cikidang sampai sekarang belum kunjung selesai disebabkan adanya pendangkalan dan perlu dilakukannya normalisasi. Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR akan berusaha melakukan normalisasi.
Baca juga bagaimana kedua sungai ini menyebabkan bencana bagi warga setempat: https://mediaindonesia.com/read/detail/302271-sungai-citanduy-dan-cikidang-meluap-rendam-ratusan-rumah
Aliran Sungai Citanduy dan Cikidang di Ciamis dan Tasikmalaya memang kondisinya sudah parah adanya sedimentasi serta erosi yang mengakibatkan air berada di dua sungai telah meluap hingga ke pemukiman warga hingga berdampak terhadap empat desa berada di Desa Tanjungsari, Sukaratu, Banjarsari dan Cipondok.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bambang Hidayah mengatakan, untuk normalisasi selalu gagal dilakukan lantaran masyarakat meminta ganti rugi lahan tanaman dan pohon yang selama ini telah terdampak dari kegiatan. Namun, selama ini masih kesulitan merealisasikan tuntutan itu lantaran BBWS Citanduy tak memiliki program ganti rugi untuk kegiatan normalisasi kecuali proyek strategis nasional seperti Leuwi Keris.
"Normalisasi tidak bisa terealisasi, tuntutan ganti rugi yang diminta masyarakat tersebut tidak ada program ganti ruginya dan anggaran tersebut berbeda dengan proyek Bendungan Leuwi Keris yang mana dalam proyek tersebut strategis nasional. Akan tetapi, selama ini juga telah berkali-kali melakukan sosialisasi tetapi selalu gagal dilakukan padahal pelaksanaan sudah disiapkan oleh pusat," katanya, Kamis (13/8).
Bambang mengatakan, untuk BBWS Citanduy selama ini mendapat kucuran dana sebesar Rp10 miliar dari kebutuhan total normalisasi sebesar Rp 110 miliar tetapi pelaksanaan itu gagal dan anggaran telah ditarik kembali ke pusat. Akan tetapi, jika merujuk pada Permen Nomor 28 Tahun 2015 tentang Aturan Garis Sempadan Sungai Situ dan Danau disebutkan bahwa badan sungai dan bantaran memiliki cakupan batas 10 meter dari bibir sungai.
"Untuk lahan negara yang tidak boleh dikuasai masyarakat dan jika dimanfaatkan selama ini tidak mengganggu habitat sungai serta suatu saat akan digunakan itu pembangunan sungai maka harus diserahkan tanpa ganti rugi. Akan tetapi, untuk menyelesaikan persoalan supaya Pemkab Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis agar proaktif karena yang menjadi kendala itu ada tuntutan warga sekitar bantaran sungai," ujarnya.
Menurutnya, pihaknya mengajak pemerintah daerah di dua wilayah untuk proaktif mencari solusi seperti halnya menyiapkan anggaran untuk memenuhi tuntutan warga tapi selama ini BBWS hanya menyiapkan anggaran untuk pembangunan fisik. Karena, normalisasi harus segera dilakukan supaya luapan air sungai ke pemukiman bisa dicegah dan tidak ada luapan kembali.
"Kenormalan sungai untuk lebar bantaran ini harus berjarak sekitar 20 meter dan ketinggian dari dasar ke permukaan tanah harus 2,5 atau 3,5 meter. Untuk sekarang ini, kondisi sungai ada penyempitan hingga 5 meter dan tinggi lumpur sudah 2 meter dan ketika debit air itu tinggi dampaknya meluap ke permukaan dan sedimentasi paling dominan hampir mencapai 75 persen," paparnya.
Menurut dia, untuk bagian hilir sungai wilayah Segaranakan telah terjadi erosi tercatat sudah sebanyak 5 juta meter kubik dan perubahan debit air mencapai 574 meter per detik berada di Sungai Cikidang dan Citanduy. Sementara di muara Cikidang sendiri sebesar 379 meter per detik dan jika sudah dinormalisasi nanti debit air akan turun dan tidak akan banjir.
"Kondisi sekarang dari hulu sungai di wilayah Sukaresik terjadi pendangkalan dan selama ini ada kemiringan juga landai karena banyaknya sedimen yang mengendap. Untuk, sungai yang ada selama ini banyaknya berkelokan hingga berdampak pada endapan dan sampah telah dibuang ke sungai tersebut," pungkasnya. (OL-12)
