Kebut Infrastruktur,Sultra Pinjam Dana SMI

PROVINSI Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi daerah pertama yang mendapatkan pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sejak program pembangunan dimulai tujuh tahun lalu, saat ini pemerintah Provinsi Sultra sudah mendapatkan dana Rp400 miliar dari PT SMI.

Gubernur Sultra Nur Alam mengatakan dana pinjaman dari PT SMI itu sangat membantu pemprov dalam mempercepat program-program pembangunan, terutama infrastruktur.

Beberapa proyek infrastruktur yang menjadi skala prioritas Sultra itu antara lain jalan, rumah sakit, dan terminal.

"Memanfaatkan fasilitas PT SMI ialah proses yang paling cepat, mudah, dan murah. Selain itu, juga transparan dan akuntabel sehingga pembangunan dari skala prioritas yang kami maksud bisa dipercepat," ujar Nur Alam saat ditemui di Grand Ballroom Kempinksi, Jakarta, Selasa (8/3).

Untuk rencana pembangunan infrastruktur pada 2016, Nur Alam telah mengusulkan pinjaman baru sebesar Rp100 miliar.

Dana itu digunakan untuk membangun jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan produktif di lingkar dalam karena jalan-jalan nasional sudah terbangun di lingkar luar.

"Apa pun yang dibangun di jalan nasional, kalau tidak dihubungkan dengan jalan provinsi yang menghubungkan kawasan produksi satu dengan yang lain, itu tidak akan optimal," tegasnya.

Nur Alam menerangkan, untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan produktif, diperlukan sinergitas yang lebih antara program infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan pemerintah daerah.

"Tidak hanya konteks koordinasi dan administrasi, tetapi secara nyata Kementarian PU-Pera bertanggung jawab mengonsolidasi semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten."

Di kesempatan sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengapresiasi usaha Sultra untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Kini Sultra menjadi pilot project daerah lain, seperti Bali dan Sumatra Barat, yang ingin memanfaatkan fasilitas PT SMI.

Di bagian lain, pembebasan lahan untuk Bandara Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah, terus dikebut.

"Kami telah menerima surat dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo agar pembebasan lahan dapat rampung pada tahun ini," terang Bupati Purbalingga Tasdi di Purbalingga, Kamis (10/3).

Jika pembebasan lahan untuk pengembangan landasan pacu Pangkalan TNI-AU (Lanud) menjadi bandara itu dapat segera terealisasi, pada 2017 mendatang diharapkan pembangunan konstruksi bandara bisa dimulai.

Dalam rencananya, luas lahan untuk landasan pacu bandara yang mesti dibebaskan ialah 5,1 hektare dan lahan untuk jalan akses menuju bandara ialah 1,3 hektare.

Kepala Bappeda Purbalingga, Setiyadi, menambahkan pada tahun ini pemkab telah mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk pembebasan lahan dan infrastruktur jalan menuju bandara. (Njr/LD/FL/JI/WJ/E-1)