Kurang Modal Tangani Karhutla

SEJUMLAH daerah sudah bersiap menanggulangi kebakaran hutan dan lahan secara dini. Namun, di Bangka Belitung, upaya itu diperkirakan tidak akan berjalan maksimal.

“Kami hanya dimodali anggaran Rp1,2 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dana sebesar itu masih belum memadai untuk keseluruhan operasi yang harus kami lakukan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mikron Antariksa, kemarin.

Namun, ia berjanji akan tetap memaksimalkan potensi yang ada. Anggaran yang ada akan lebih banyak digunakan tim reaksi cepat karena mereka yang akan berada di garda terdepan dalam mencegah dan mengatasi kebakaran.

Bangka Belitung masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan tergolong tinggi. Tahun lalu, misalnya, kejadian menyebar semua kabupaten dan kota. “Selama satu tahun ada 679 kejadian kebakaran hutan dan lahan,” tambah Mikron.

Di Sumatra Selatan, antisipasi satuan tugas mendapat dukungan dari Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit Indonesia. “Kami berkomitmen menjalankan strategi untuk menghadapi ancaman karhutla,” papar Ketua GAPKI Sumatra Selatan, Alex Sugiarto.

Sejak Maret 2020, dia mengaku sudah menggerakkan anggota untuk melakukan antisipasi dini. “Kami selalu mengingatkan mereka untuk menyiapkan personel, sarana, dan prasana menghadapi ancaman karhutla.”

Kebakaran juga diperkirakan sudah dekat ke Nusa Tenggara Timur. “Saat ini NTT dilanda angin kencang. Sedikit api di hutan dan lahan yang sudah kering akan membuat kebakaran cepat meluas,” ungkap Kepala Stasiun Meteorologi El Tari, Kupang, Agung Sudiono Abadi.

Kemarin, titik panas sudah timbul di Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Sebelumnya, juga terpantau terjadi di Sumba Timur, Sumba Tengah, Alor, Kupang, dan Lembata.

Kesiagaan juga sudah dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Lembata, NTT. Mereka mulai menggelar patroli ke 144 desa dan 7 kelurahan. Mereka mengedukasi warga untuk tidak membakar lahan.

Di Lembata ada tujuh titik yang kerap menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan. “Kami akan bergerak secara lintas sektor, melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Linas, dan relawan pecinta alam,” kata Kepala KPH Lembata Linus Lawe. (RF/DW/PO/PT/N-2)