Pertimahan Solusi Dongkrak Ekonomi Babel saat Covid-19

KONDISI perekonomian di provinsi Bangka Belitung (Babel) ditengah pandemi covid-19 saat ini benar-benar terpuruk, salah satu solusi atau alternatif untuk kembali memulihkan perekonomian adalah sektor
pertimahan.

Memang tak sedikit pengaruh ketika perusahaan peleburan timah ini beroperasi. Selain dapat mengembalikan pekerjaan bagi masyarakat, geliat perekonomian pun akan tumbuh serta menjadi pemasukan bagi daerah dan negara lewat pajaknya.

Jeritan hati masyarakat pun disuarakan di sehelai spanduk yang bertebaran di sejumlah titik di Provinsi Babel, termasuk di komplek perkantoran pemerintah Provinsi Babel.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Babel Aksan Visyawan, mengaku sependapat dengan isi dari spanduk-spanduk tersebut. Seperti kalimat dalam spanduk yang bertuliskan; Ade Timah tidak bisa di jual, kami menuntut hak kami untuk makan. Timah Ini lah harapan Kami, pak Gubernur untuk menyambung hidup ini.

Untuk itu, ia pun mendesak, pemerintah Provinsi Babel untuk segera turun tangan merespon jeritan hati masyarakat yang tertuang di spanduk.

"Pemerintah yang mempunyai kebijakan harus mengetahui bahwa masyarakat butuh makan. Harus tahu itu, sudah tugasnya sebagai pengambil kebijakan karena rakyat sudah membayar pajak," katanya, Senin (15/6).

Menurutnya. Sumber daya alam yang di miliki Babel yakni timah, dapat menjadi suatu altenatif untuk antisipasi di situasi "krisis" pandemi Covid-19.

Ia mengaku dalam kondisi pandemi covid-19, seperti saat ini, Pemerintah harus jeli melihat bahwa masyarakat butuh makan dan pekerjaan, bukan bantuan sesaat yang diberikan pemerintah.

"Oke lah ada bantuan pemerintah, tapi itu hanya sekali. Dan cukup sampai kapan sih, dua tiga hari saja selesai dan mereka harus mencari makan dan berkelanjutan. Ini ketimpangan orang tidak bekerja. Jika perekonomian membaik ini jelas akan mencover yang lainnya juga," ungkap dia.

Oleh karena itu pontesi pertimahan ini harus diatur. Ia menyarankan agar Pemprov Babel dapat menyiasati berkenaan hal-hal yang menyulitkan beroperasionalnya sektor pertimahan di Babel.

"Saya setuju dalam artinya itu diatur. Jangan sampai di satu sisi dibunuh mata pencaharian mereka, di satu sisi kita juga tidak boleh sembarangan. Ini hatus diatur, dan pemerintah yang harus turun tangan
mengatur masyarakatnya," jelasnya.

Ia pun mendukung ada kelonggaran terhadap aturan yang menghambat beroperasinya sektor pertimahan di Babel. "Ini harus disiati, kan peraturan manusia yang buat. Coba usulkan. Kami berpihak kepada rakyat,
dan pemprov harus memfasilitasi karena masyarakat kita lagi kesusahan, jangan kita sampai sibuk dengan yang lain tapi di sisi lain perut masyarakat kita keroncongan. Pemerintah pusat juga harus melihat kondisi
ini," tukasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Babel, Azwari Helmi, bahwa penanganan yang cepat dan tepat untuk pemulihan perekonomian di Babel adalah sektor pertimahan, dan sudah "takdirnya" ekonomi Babel itu adalah pertimahan.

"Karena memang dari dulu, sejak zaman Belanda, banyak masyarakat bergantung hidupnya dengan timah. Sudah takdirnya Babel itu adalah timah, kalau Papua dengan emasnya. Jadi saya berkeyakinan, timah lah
yang tepat untuk memulihkan ekonomi Babel saat ini,"kata Helmi.(OL-13)

Baca Juga: KPU Kota Surakarta Yakin Partisipasi Pilkada 2020 77,5%