Kamis 23 April 2020, 20:30 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan, Kemendagri Awasi Perda Tata Ruang Daerah

mediaindonesia.com | Nusantara
Cegah Alih Fungsi Lahan, Kemendagri Awasi Perda Tata Ruang Daerah

Dok.MI
Alih fungsi lahan pertanian mengancam ketahanan pangan nasional

 

PANDEMI Covid-19 berpotensi bisa menyebabkan krisis pangan global. Food and Agriculture Organization (FAO) telah memberi sinyal terkait ini.

Untuk mengantisipasi itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar ketersediaan pangan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan mencegah adanya alih fungsi lahan melalui peraturan di daerah.

Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahya Murni, menegaskan Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah, terutama terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang agar memperhatikan keberadaan lahan pertanian ini.

"Sesuai peraturan Perundang-undangan, (tugas) Kemendagri melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk melakukan evaluasi terhadap Ranperda Tata Ruang," tegas Hari Nur Cahya Murni dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Hal ini terkait dengan UU No. 41/2009 yang menganamatkan pemerintah daerah agar menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam Perda RTRW.

Jika ada daerah yang mengabaikan LP2B dalam Perda RTRW-nya, atau mengubah peruntukan yang sudah ditetapkan, maka Kemendagri berjanji akan bertindak tegas.

"Dalam hal adanya alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagi lahan pertanian kemudian menjadi peruntukan lain sehingga berimplikasi terhadap berkurangnya produk pertanian, bahkan ketahanan pangan, maka (harus) dilakukan perubahan perda tata ruang tersebut," tutur Hari Nur Cahya Murni.

"Peran Kemendagri adalah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda tersebut, termasuk perubahannya," lanjutnya.

Kemendagri sendiri mendukung penuh pelaksanaan UU No. 41/2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan mendorong LP2B segera ditetapkan Pemda di seluruh Indonesia. Ini semua demi mencegah alih fungsi lahan agar lahan pertanian tetap lestari.

"Kita sudah melaksanakan dan mendukung penuh jika ada kebijakan LP2B," pungkas Hari Nur Cahya Murni. (OL-13)

Baca Juga: Pendapatan Pemerintah Turun, Dana Bagi Hasil DKI Ikut Merosot

Baca Juga: Masjid Assyuhada Pamekasan Tetap Gelar Salat Tarawih Berjemaah

Baca Juga

MI/Sumaryanto Bronto

Pemprov NTT Tunda Kenaikan Tarif ke Komodo dan Padar

👤Palce Amalo 🕔Senin 08 Agustus 2022, 10:16 WIB
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda penerapan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per...
Ist

Turunkan Angka Stunting, Pemkot Tomohon Optimalisasi Peran Nakes

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 07:37 WIB
Prevalensi nagka stunting Kota Tomohon sendiri berada di angka 18,3%. Secara nasional, pemerintah menentukan target prevalensi...
MI/HO

Ulama di Cirebon Doakan Ganjar Pranowo

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 08 Agustus 2022, 03:02 WIB
ribuan orang yang hadir juga memanjatkan doa dipimpin oleh Kyai Abdul Munif untuk Ganjar Pranowo serta harapannya bagi Indonesia yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya