PSBB Pekanbaru tidak akan Ganggu Logistik

PEMBERLAKUAN pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Pekanbaru tidak akan mengganggu pasokan logistik dan aktivitas industri di Riau. Gubernur Riau Syamsuar menjamin selama PSBB di Pekanbaru kebutuhan pokok terpenuhi.

“PSBB tidak mengganggu logistik. Jangankan logistik, angkutan berkaitan dengan sawit, angkutan industri termasuk energi minyak, elpiji, tidak terganggu,” tegas Syamsuar terkait dengan rencana pemberlakuan PSBB dalam waktu dekat di Pekanbaru, kemarin.

Ia telah menggelar rapat bersama pemerintah kabupaten dan kota serta berkoordinasi dengan provinsi tetangga. Saat ini setiap kabupaten dan kota serta di perbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat, Jambi, dan Sumatra Utara telah didirikan posko check point untuk pengawasan.

Menurutnya, khusus angkutan logistik atau kebutuhan pokok tidak akan ada pemeriksaan. Gubernur juga menjelaskan, dengan disetujuinya Kota Pekanbaru melakukan PSBB, Riau sudah masuk ke zona merah atau transmisi lokal penyebaran covid-19.

Oleh karena itu, demi meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus korona, ia mengajak kabupaten dan kota terutama yang bertetangga dengan Kota Pekanbaru untuk ikut menerapkan PSBB.

“Beberapa daerah bertetangga dengan Pekanbaru seperti Pelalawan, Kampar, Siak, Bengkalis, dan Dumai kami ajak untuk PSBB. Pertimbangannya karena di sana juga sudah ada yang terinfeksi. Ada pasien dalam pengawasan (PDP), bahkan ada PDP yang meninggal dunia. Namun, bupati meminta waktu untuk mengambil sikap,” kata Gubernur.

Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat, juga tengah menyiapkan pelaksanaan PSBB. Bah kan, menurut Wali Kota Padang Mahyeldi, sebagian PSBB telah dilaksanakan, antara lain pembatasan kendaraan dan pembatasan aktivitas warga.

Sebelumnya, Pemerintah Provin si (Pemprov) Sumatra Barat mengajukan penerapan PSBB untuk Kota Padang dan Bukittinggi kepada Kementerian Ke sehatan (Kemenkes). Pasalnya, jumlah pasien positif terinfeksi covid-19 di Padang tercatat 31 orang dan di Bukittinggi 10 orang.

Persiapan pelaksanaan PSBB juga dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur. Bupati lamongan, Fadeli, menyatakan pemkab juga sudah menginstruksikan seluruh camat dan kepala desa agar segera menyiapkan karantina.

Untuk penanganan covid-19, pemkab juga menyiapkan anggaran Rp36 miliar. Jumlah warga yang positif terpapar korona di daerah itu meningkat menjadi 25 orang dari sebelumnya 16 orang.

Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah belum mengajukan status PSBB di wilayah tersebut. Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan posisi Jateng berada di peringkat enam kasus terbanyak sehingga belum perlu mengajukan PSBB.

“Belum (ajukan PSBB). Kami sedang menyiapkan dengan baik agar (pelaksanaan) mantap betul, tapi kita lebih hati-hati betul meng hitung,” kata Ganjar. Hitungan yang dimaksud Gubenur terkait dengan dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Meski Jateng belum memberlakukan PSBB, pembatasan di DKI Jakarta berdampak pada perjalanan kereta api. Kereta tujuan Ibu Kota yang melewati Daerah Operasi 5 Purwokerto tinggal KA Bima relasi Surabaya-Jakarta.

Sorong ditolak

Daerah lain yang belum mengajukan PSBB ialah Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT). Meski demikian, daerah itu tetap mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah terkait dengan pencegahan covid-19.

Di sisi lain, rencana pelaksanaan PSBB yang diajukan Pemkot Sorong, Papua Barat, ditolak Kemenkes. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengakui hingga kini di wilayahnya ada dua pasien positif covid-19. Seorang meninggal dunia dan seorang lagi kondisi nya kini membaik. (YH/YK/HT/ LD/PO/MS/Hld/N-1)