Tempuh Jalur Perseorangan Lebih Murah

PASANGAN bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang yang akan maju di Pilkada 2020, Endang Mulyana dan Asep Agustian, mengaku memilih jalur perseorangan karena lebih mudah ketimbang lewat jalur partai politik yang disebutnya mahal dan ribet.

"Biaya politik jalur independen jauh lebih murah dan tidak ribet. Tujuan kami ialah ingin bekerja untuk rakyat, bukan nanti ribet kerja karena partai atau kelompok tertentu. Karena akan kerja untuk rakyat, kami memilih mencalonkan diri," kata Asep Agustian, kemarin.

Ia mengatakan mencalonkan diri melalui jalur independen bukan berarti tanpa biaya, tetapi sangat murah. Biaya yang dikeluarkan antara lain untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan kopi.

Pasangan itu juga mengaku tidak khawatir jika terpilih kemudian bakal dihadang DPRD yang berasal dari parpol.

Pasangan Endang dan Asep telah menyerahkan 110.599 dukungan dengan sebaran di 30 kecamatan dari jumlah syarat yang ditentukan KPU Karawang sebesar 108.548 dukungan dengan sebaran di 16 kecamatan. Secara persyaratan dukungan minimal, pasangan itu sudah lolos, dan kini tengah menunggu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan 11 aparatur sipil negara (ASN) ke Komisi ASN karena terlibat dalam proses Pilkada 2020. "Mereka menghadiri kegiatan parpol dalam rangka pilkada," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu NTT Jemris Fointuna.

Menurutnya, kasus keterlibatan ASN dalam pilkada masih berstatus dugaan. Namun, jika terbukti, ia meminta para ASN tersebut dijatuhi sanksi. "Rekomendasi Bawaslu NTT agar Komisi ASN dapat menjatuhkan sanksi jika mereka terbukti," ujarnya.

Di sisi lain, KPU Purbalingga, Jawa Tengah, mengajak pemilih untuk menolak praktik politik uang. Warga harus menjadi pemilih cerdas untuk mewujudkan pilkada berkualitas. Ajakan itu disampaikan komisioner KPU Purbalingga Andri Supriyanto dalam setiap sosialisasi kepada pemilih.

Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, KPU setempat tetap menggelar tes tertulis bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) meski ada sebagian calon anggota PPS itu tidak memenuhi jumlah minimal. Ketua KPU Sumenep Ahmad Warits mengatakan, dari 334 desa, hanya 250 desa yang memenuhi jumlah minimal. (CS/PO/LD/MG/WJ/AT/RF/PT/UA/N-1)