Keterbatasan Anggaran Ancaman Kebencanaan di Jawa Tengah

JAWA TENGAH masih menjadi swalayan bencana. Memasuki musim hujan ancaman banjir, longsor dan angin puting beliung mengintai di 35 daerah di provinsi ini. Keterbatasan anggaran yang ada menjadi kendala utama pencegahan terutama pengadaan peralatan peringatan dini.

"Keterbatasan anggaran yang ada menjadikan belum seluruh daerah rawan bencana terpasang early warning system (EWS), sehingga berbagai upaya dilakukan upaya seperti pemantauan ketat untuk meminimalisasi korban," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto, Selasa (17/12/2019).

Dia menambahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan dana Rp23 miliar bersumber dari dana tidak terduga gubernur untuk mitigasi bencana. Berdasarkan hasil pemetaan peta rawan bencana, seluruh wilayah pantai utara (pantura) Jateng mulai Kabupaten Brebes hingga Kabupaten Rembang, merupakan daerah dengan rawan bencana banjir. Selain itu rawan banjir juga terjadi di Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Klaten, Cilacap, Kebumen dan sebagian Purworejo.

Provinsi Jawa Tengah juga memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor cukup tinggi. Ada di 30 daerah dari 35 kabupaten/ kota yang ada, terutama pada daerah yang mempunyai wilayah pegunungan dsn perbukitan. Terutama di daerah selatan seperti Wonogiri, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Tannggung, Kabupaten Semarang juga di pantura seperti Pemalang, Tegal, Brebes, Kudus, Pati dan Rembang.

"Kondisi kerawanan ini tentu Jateng terus meningkatkan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Dengan keterbatasan anggaran maka dilakukan melalui kesiapan SDM dan infrastruktur pendukung penanganan kebencanaan," imbuhnya.

baca juga:Wagub Sumsel Ingatkan Bupati dan Walikota Tidak Persulit Investas

Pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan mengantisipasi bencana memasuki musim hujan ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/kota se-Jateng telah lakukan koordinasi baik dalam mengantisipasi maupun melaksanakan kedaruratan saat bencana terjadi. Menurutnya anggaran kebencanaan tidak hanya dipikul provinsi, tetapi juga daerah untuk mengantisipasi.

"Jadi kita lakukan sistem gotong royong dan kita kroyok ramai-ramai saat bencana terjadi," ujarnya. (OL-3)