Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMERINTAH optimistis menurunkan angka stunting hingga 14% dari total angka kelahiran anak pada 2024. Untuk mencapai angka itu, seluruh kabupaten dan kota diharapkan memiliki keberpihakan anggaran dan regulasi untuk percepatan pencegahan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,8%.
"Butuh konvergensi program seluruh OPD agar tidak tumpang tindih. Dengan begitu seluruh program terencana dan hasilnya pun terukur," kata Partnership Coordinator, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) Sekretariat Wakil Presiden, Karnadi Harijanto dalam Semiloka Impelementasi Kemitraan Dalam Penanganan Konvergensi Stunting di NTT yang berlangsugn di Kupang, Rabu (4/12/2019).
Dia mengatakan saat ini sudah ada 260 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai daerah prioritas pencegahan stunting. Sebagian besar sudah menandatangani komitmen. Namun dalam implementasinya ternyata tidak didukung anggaran dan regulasi yang memadai, Kondisi itu membuat komitmen pencegahan stunting tidak ada artinya.
Menurut dia, percepatan pencegahan stunting membutuhkan keberpihakan anggaran dan regulasi. Tanpa keduanya, target penurunan stunting hanya sekedar wacana dan pepesan kosong. Semiloka yang digelar di Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari tiga kabupaten yakni Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara.
Karnadi menerangkan, ada lima pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pencegahan stunting bisa sukses berjalan. Yaitu komitmen pemimpin, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, akses pangan bergizi, pemantauan dan evaluasi program. Karena itu, dia optimistis jika kelima pilar tersebut berjalan dengan dukungan anggaran dan regulasi maka target penurunan stunting sesuai arahan presiden bisa tercapai.
baca juga: Indeks Demokrasi di Babel Terjun Bebas
Dia juga mendorong pemanfaatan berbagai bahan pangan lokal untuk menambah asupan gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Selain murah, panganan lokal menurutnya mudah di dapatkan di daerah. Artinya, asupan makanan yang dikonsumsi tidaklah harus mahal, tetapi berkualitas dan bergizi.
"Bahan pangan lokal juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga pemanfaatannya perlu lebih dimaksimalkan untuk pencegahan stunting. Di Kupang sendiri contohnya pemanfaatan daun kelor," imbuhnya. (OL-3)
KEMENTERIAN Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama BNI meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kota Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved