Arab Saudi Akan Bangun 60 Ribu Toilet Bertingkat di Mina

UNTUK meningkatkan pelayanan haji, Pemerintah Arab Saudi akan membangun 60 ribu toilet bertingkat di Mina. Rencana ini terungkap dalam pembahasan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M antara Menteri Agama Fachrul Razi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten di Makkah.

"Saudi akan membangun 60.000 toilet bertingkat di Mina untuk semua negara. Menteri Agama Fachrul Razi sudah menyampaikan permintaaan ke pihak Saudi agar kawasan tenda yang biasa ditempati jemaah haji Indonesia didahulukan pembangunan toilet bertingkatnya," terang Direktur Layanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis usai mendampingi Menag Fachrul dalam penandatanganan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M di Makkah, Senin (2/12/2019) malam.

Menurut Sri Ilham, pembangunan toilet di Arafah dan Mina memang menjadi salah satu usulan Indonesia yang dibahas bersama Kementerian Haji dan Umrah. Keberadaan toilet bertingkat yang telah dibangun di Muzdalifah terbukti dapat mengurangi antrian.

"Karenanya, kami berharap toilet bertingkat juga dibangun di Arafah dan Mina guna meningkatkan kenyamana jemaah haji dan mengurangi antrian," tutur Sri Ilham.

"Gayung bersambut, Pemerintah Saudi tahun ini sudah akan mulai membangun toilet bertingkat dengan jumlah mencapai 60 ribu," lanjutnya.

Usulan tentang pentingnya perbaikan layanan di Mina terus disuarakan Kementerian Agama. Terakhir, pada akhir musim haji 1440H/2019M, digelar pertemuan antara Menteri Agama saat itu (Lukman Hakim Saifuddin) dengan Gubernur Makkah Khalid al Faisal bin Abdulaziz. Pertemuan berlangsung kurang lebih lima belas menit di Imarat-Makkah, Mina, 12 Agustus 2019.

Gubernur Makkah saat itu mengatakan bahwa sudah dibentuk Lembaga atau Dewan Khusus proyek Mina dan Arafah. Dewan ini diketuai langsung oleh Putra Mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman.

Selain perbaikan fasilitas di Mina, pemerintah Indonesia memberikan usulan dalam Pembahasan MoU Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M dengan pemerintah Arab Saudi.

Sejumlah usulan itu adalah penundaan biaya penerbitan visa jemaah haji Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M. Jemaah haji akan dikenakan biaya penerbitan visa sebesar SAR300. Kebijakan ini terasa berat oleh Pemerintah Indonesia bila diterapkan tahun ini. Alasannya  belum ada persiapan dalam penyusunan anggaran dan belum ada sosialisasi yang cukup kepada calon jemaah haji Indonesia.

"Pemerintah Indonesia meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan tidak dikenakan kepada jemaah haji Indonesia untuk tahun ini," tutur Sri Ilham dalam keterangan resmi, Selasa (3/12/2019).
 
Kemudian mengenai penghapusan gelang tangan barcode jemaah haji juga menjadi pembahasan. Sejak 1438H/2017M, Kementerian Haji dan umrah Saudi menerapkan kebijakan bahwa jemaah haji Indonesia wajib menggunakan gelang tangan barcode. Kebijakan ini tidak optimal karena barcode dan gelang yang telah dicetak mudah rusak saat terkena keringat dan air. Padahal, Pemerintah Indonesia sudah lama membekali jemaah Haji Indonesia dengan gelang identitas dari bahan stainless agar tidak mudah rusak dan bahkan terhadap api.

"Kami minta agar kebijakan gelang tangan barcode ini dicabut. Dan jemaah haji Indonesia cukup gunakan gelang dari bahan stainless," ujarnya.

Untuk layanan fast track bagi 70.000 jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Seokarno-Hatta diberlakukan sejak musim haji 1439H/2018M. Layanan ini terbukti sangat membantu dan mengurangi tingkat kelelahan jemaah haji.

baca juga: Menag Lobi Saudi Tetapkan Kuota Dasar Indonesia Sebesar 231 Ribu

"Kami harap layanan ini diperluas untuk jemaah haji di seluruh embarkasi di Indonesia dan tanpa tambahan biaya," ucap Sri Ilham.

Usulan lain yang dibahas oleh Indonesia dengan Arab Saudi adalah perluasan program Iyab untuk seluruh kloter, penempatan jemaah di Armina berdasarkan zonasi di Makkah, dan transportasi jemaah di Mina. (OL-3)