Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya akan mengawsi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2020. Pengawasan tersebut dilakukan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dibantu masyarakat, agar PNS bisa menjaga netralitas.
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Juanda mengatakan menjelang Pilkada serentak 2020, anggota komisioner akan mengawasi kinerja Aparatur Negeri Negara (ASN).
"PNS dalam Pilkada telah dirangkum melalui PP no 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik, melarang mendekati parpol terkait pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Termasuk mememasang spanduk dan mempromosikan dirinya atau orang lain, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah, menjadi pembicara calon sambil mengikuti simbol atau gerakan bentuk dukungan. Serta mengunggah keberpihakkan melalui medsos menghadiri deklarasi calon tanpa atribut paslon, parpol," terang Dodi Juanda, Minggu (1/12/2019).
Dodi mengungkapkan, Bawaslu akan menggandeng sejumlah tokoh masyarakat di Tasikmalaya untuk mengawasi berbagai kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan kampanye pasangan calon dan mengawasi aktivitas aparatur sipil negara.
baca juga: Musim Hujan, Warga Cimahi masih Krisis Air Bersih
Sementara itu, Sekretaris Daerah Iin Aminudin mengatakan, jelang Pilkada serentak meminta agar seluruh ASN harus tetap bekerja secara profesional.
"Kami tidak akan segan-segan jika ada PNS yang ikut dalam kampanye menjelang Pilkada, akan dikenai sanksi secara tegas. Saya, juga meminta agar masyarakat jika menemukan mereka ikut kampanye tolong untuk segera melaporkannya," paparnya. (OL-3)
LAN merilis SE Nomor 6 Tahun 2026 guna memastikan pengembangan kompetensi ASN tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
WFH ASN DKI diawasi ketat. Pramono larang kerja dari kafe dan penggunaan kendaraan pribadi. Pelanggar terancam sanksi tegas dari Pemprov.
Mendagri Tito Karnavian resmi terbitkan SE WFH ASN Daerah setiap Jumat mulai 1 April 2026. Simak aturan, pengecualian, dan mekanisme pengawasannya di sini.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin tegaskan WFH satu hari sepekan bukan Work From Anywhere. ASN wajib standby, ponsel aktif, dan menjaga profesionalisme kerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terapkan WFH setiap Jumat bagi ASN sesuai kebijakan pusat. Pejabat struktural dan layanan publik tetap bekerja normal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved