5 Kali Raih Opini WTP, Pemkab Buleleng Dapat Penghargaan Kemenkeu

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Buleleng sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan keuangan daerah. Berkat prestasi tersebut, Pemkab Buleleng mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto capaian opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut itu menunjukan  bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemkab Buleleng terbukti akuntabilitasnya. Sehingga masyarakat perlu mengetahui hal tersebut. Begitu pula dengan Kemenkeu atas nama Pemerintah Republik Indonesia merasa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan.

"Namun kerjanya belum selesai. Kita harus meningkatkan kinerja pada pengelolaan keuangan,” ujar Tri di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Kamis (3/10).

Baca juga: 5 Kali Raih Opini WTP, Kaltara Berpotensi Raih Dana Insentif

Mengenai reward, ia mengatakan ada mekanisme transfer yaitu melalui Dana Insentif Daerah (DID). Ada beberapa kriteria untuk meraih DID ini yang  salah satunya melalui  pencapaian opini WTP. Namun, ada kriteria lainnya juga yang harus dipenuhi.

“Setahu saya tahun ini Pemkab Buleleng telah memperoleh DID tersebut. Jumlahnya bervariasi. Bisa sampai Rp50 milyar tergantung capaiannya,” ujar Tri Budhianto.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Buleleng, Agus Suradnyana mengungkapkan penghargaan ini sangat penting, terutama untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan mereka.

Banyak manfaat yang diterima dari penghargaan ini. Salah satunya adalah sebagai daerah yang sebagian besar masih bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, pengelolaan keuangan yang akuntabel bisa ditingkatkan jumlahnya.

“Baik pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) ke depan untuk bisa meningkatkan kemampuan fiskal daerah kita,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali itu juga menyebut seiring dengan kebijakan yang implementatif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengenai keseimbangan Utara, Selatan, Timur, dan Barat sudah benar-benar terlaksana. Upaya keseimbangan ini menggunakan kemampuan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan yang mendorong pembangunan yang seimbang ini membuat Pemkab Buleleng lebih gencar lagi untuk bekerja.

“Dengan momentum percepatan aksesibilitas di Buleleng, kita juga harus menyesuaikan,” tutur Agus Suradnyana.

Penyampaian penghargaan dari Kemenkeu ini juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh seluruh Kepala SKPD di lingkup Pemkab Buleleng.

Kakanwil DJPb Bali, Tri Budhianto menjelaskan FGD ini digelar bertujuan untuk koordinasi pelaksanaan APBN yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini termasuk transfer daerah yang pencairannya melalui  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Seperti DAK fisik dan juga Dana Desa.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd yang mengikuti FGD menambahkan ke depan opini WTP diharapkan bisa diraih kembali dengan -catatan yang lebih baik. (Ant/A-3)