Kadin Balikpapan Berharap Perizinan Usaha Dipermudah

PARA pelaku usaha menaruh harapan besar dengan ditetapkan Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Terutama dalam hal kemudahan perizinan. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Balikpapan, Yaser Arafat mengatakan sampai saat ini regulasi investasi dalam hal perizinan masih belum berpihak kepada investor. Yaser menyinggung kebijakan yang ada.

"Dari nama memang sudah satu pintu, tapi jendelanya masih terbuka," sindirnya, Rabu (2/10)

Pihaknya juga menyoal arah pembangunan Kaltim yang kerap berubah arah. Ia mencontohkan soal Kawasan Industri Kariangau (KIK), belum bisa dianggap 100% kawasan industri laik.

"Sebab, masih banyak lahan kosong yang menganggur," tutur Yaser.

Dengan adanya calon ibu kota baru, para pengusaha di Kaltim sangat menaruh harapan pada ibu kota baru nanti.

"Terutama sekali dalam hal kemudahan perizinan dan kebijakan yang mendorong masuknya investor," harapnya.

Dengan demikian, otomatis bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan mendongrak pertumbuhan ekonomi. Bahkan dengan adanya calon ibu kota baru ini, negara tetangga pun sudah berminat untuk berinvestasi. Menurut Yaser teranyar adalah para pengusaha dari Sabah, Malaysia sudah datang ke Kaltim.

"Tapi rata-rata masih wait and see. Semoga ibu kota baru ini perizinan bisa dipermudah."

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Tutuk SH Cahyono menyampaikan hal senada. Ia menyarankan pemerintah harus memperbaiki regulasi yang mendorong iklim investasi agar investor tidak melirik pertambangan saja.

"Harus ada iklim-iklim investasi yang baru dan menarik. Supaya investor tidak hanya berfokus di sektor pertambangan," ujarnya.

Ia menekankan konsep investasi langsung harus bisa masuk ke Kaltim. Sebaliknya, Pemprov juga harus mampu mencari tahu faktor utama penyebab keengganan investor menanam investasinya ke Kaltim.

"Misalnya hambatan regulasi. Nah ini kan nanti bisa dievaluasi, dibenahi. Semua itu bisa didiskusikan dengan calon investor dan para pengusaha," sambungnya.

Adanya ibu kota baru, sambung Tutuk, harus bisa dimanfaatkan Pemerintah Provinsi, terutama peluang investasi yang bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ia  memprediksi nantinya dana ratusan triliun bakal dikucurkan pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur di Benua Etam ini.

"Saat ibu kota baru dibangun, maka infrastruktur baru bakal masuk. Ini lah kunci menurunkan biaya transportasi, logistik, dan sebagainya. Pemprov harus menangkap peluang datangnya investor baru," ujar Tutuk.

baca juga: PMI Bangun MCK dan Shelter Untuk Korban Gempa di Waai

Infrastruktur, sambungnya, bisa membuat aliran barang lebih baik. Begitu pula dengan sektor jasa. Nantinya infrastruktur bisa menjadi magnet investasi di Kaltim.

"Jadi tinggal bagaimana Pemprov mampu menciptakan peluang investasi di sektor baru," saran Tutuk.

Tutuk menilai, selama ini pertumbuhan ekonomi dan investasi di sebuah daerah tak bisa dilepaskan dari infrastruktur pendukung. (OL-3)