DPR Rekomendasikan Ibu Kota Baru Akhir September

REKOMENDASI dan sikap DPR terhadap pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur selesai pada 30 September, yakni saat Rapat Paripurna terakhir masa jabatan 2014-2019.

"Hasil pembahasan kajian pemerintah kami kategorikan ke dalam tiga topik besar, yakni anggaran, lokasi, dan aparatur," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Pemindahan Ibu Kota, Zainudin Amali, pada diskusi bertajuk Efektifkah Rumusan Pemindahan Ibu Kota Dikebut Satu Minggu? di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Turut hadir dalam acara itu Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rudy Supriadi Prawiradinata dan pengamat perkotaan Yayat Supriatna.

Zainudin mengatakan pola kerja pansus hanya mengkaji hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dengan begitu, akan lebih cepat jika dibandingkan dengan pansus rancangan undang-undang (RUU) atau peraturan pengganti undang-undang yang membutuhkan diskusi mendalam untuk setiap pasalnya.

Ia mengatakan alasan masa kerja pansus ini berjalan singkat karena sesuai permintaan pimpinan DPR yang membatasi hingga 30 September.

"Soal pembiayaan (anggaran), pansus akan meminta penjelasan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), sedangkan mengenai lokasi akan mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)," tambah Zainudin.

Terkait aparatur dan regulasi yang dibutuhkan, lanjutnya, pihaknya akan mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak lupa juga kita akan mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Kalimantan Timur.

Hasil kajian pansus itu akan berisi rekomendasi dan sikap 10 fraksi terhadap rencana pemerintah, termasuk hasil dari pertemuan dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait.

Di acara yang sama, Rudy Supriadi Prawiradinata mengatakan pemindahan ibu kota tidak akan terjadi setiap 100 tahun, maka perencanaan dan pelaksanaannya harus dilakukan sangat baik. Pihaknya telah melakukan pengkajian sejak 2017 untuk memastikan peta jalan pemindahan ibu kota ini berjalan matang.

Ia mengatakan letak pasti ibu kota Indonesia yang baru akan dirampungkan oleh Kementerian ATR/BPN serta KLHK pada Oktober tahun ini. Setelah itu, Kementerian PU-Pera akan membangun infrastruktur awal menunju lokasi tersebut atau sebelum peletakan batu pertama atau tanda dimulainya pembangunan pada 2021. (Cah/X-7)