Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
POTENSI kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, relatif meningkat bersamaan kemarau panjang. Beberapa kali dilaporkan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun, kebakaran tersebut berhasil ditangani berkat kesigapan petugas gabungan di lapangan.
"Sejak awal September, intensitas kebakaran hutan dan lahan relatif meningkat. Untuk luasannya belum kami rekap," kata Koordinator Pusat Pengendali dan Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (15/9).
Secara administrasi, Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 47 kecamatan. Mayoritas masih merupakan kawasan hutan dan lahan, terutama di wilayah selatan. Daeng mengaku, koordinasi lintas sektoral terus diintensifkan mengawasi potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah terluas kedua se-Jawa dan Bali itu.
"Kita selalu siap siaga dan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Termasuk koordinasi dengan kecamatan yang terdampak," jelas Daeng.
Per 1 Agustus 2019, Pemkab Sukabumi sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Statusnya diberlakukan selama tiga bulan hingga 31 Oktober 2019.
"Termasuk di dalamnya upaya-upaya penanganan karhutla. Jadi, selama masa status siaga darurat kekeringan, kita intensifkan koordinasi untuk
menangani masalah-masalah terdampak kekeringan," tegasnya.
Hingga akhir Agustus, berdasarkan laporan yang diterima BPBD, kekeringan yang berdampak terhadap krisis air bersih, dialami melanda 73 kampung di 35 desa tersebar di17 kecamatan. Sebanyak 7.774 kepala keluarga atau 22.388 jiwa terdampak kekeringan.
Data wilayah terdampak bencana sifatnya masih sementara. Artinya, kata Daeng, bisa jadi jumlah wilayah dan warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sukabumi bertambah.
"Kami terus memantau dan mendata di lapangan," tuturnya.
Pemkab Sukabumi telah menangani dampak kekeringan tersebut dengan menyalurkan berbagai bantuan. Tak hanya penyaluran air bersih yang notabene diberikan kepada wilayah dilanda krisis, bantuan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
baca juga: Kekeringan di Jawa Tengah Meluas
Tujuh belas wilayah terdampak kekeringan itu terdiri dari Kecamatan Cicurug, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Waluran, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Gunungguruh, Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Jampangtengah, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Ciracap, Kecamatan Surade, Kecamatan Cisolok, Kecamatan Palabuhanratu, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Ciemas. Dua pekan lalu, jumlah yang terdampak berada di 11 desa dan 7 kecamatan. (OL-3)
Vegetasi di lokasi berupa tanah mineral dengan semak belukar kering, sehingga mudah terbakar.
MANGGALA Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatra, Ditjen Gakkumhut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatra
Tim gabungan Polda Kalbar, BPBD Kubu Raya, dan pemadam swasta memadamkan karhutla seluas empat hektare yang berlangsung lima hari di radius 1–2 kilometer dari Bandara Supadio.
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved