Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KODIM 0608 Cianjur, Jawa Barat, terus memonitoring potensi kebakaran hutan dan lahan bersamaan kemarau panjang sekarang. Pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat.
"Untuk pengawasan karhutla, ada dari BPBD bekerja sama dengan kami melalui Babinsa melakukan monitoring wilayah. Kita terus laksanakan," ujar Dandim 0608 Cianjur Letnan Kolonel Rendra Dwi Ardhani, Minggu (15/9).
Luas Kabupaten Cianjur mencapai 350.148 hektare. Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 32 kecamatan dan 360 desa serta kelurahan. Dari luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 hektar, pemanfaatannya meliputi 83.034 hektare (23,71%) berupa hutan produktif dan konservasi, 58,101 hektare (16,59%) berupa tanah pertanian lahan basah, 97.227 hektare (27,76%) berupa lahan pertanian kering dan tegalan, 57.735 hektare (16,49%) berupa tanah perkebunan, 3.500 hektare (0,10%) berupa tanah dan penggembalaan/pekarangan, 1.239 hektare (0,035%) berupa tambak/kolam, 25.261 hektare (7,20%) berupa pemukiman/pekarangan, dan 22.483 hektare (6.42%) berupa penggunaan lain-lain.
"Ada beberapa wilayah yang kami waspadai berpotensi rawan kebakaran lahan dan hutan. Seperti di wilayah selatan yang masih banyak kawasan lahan dan hutan serta perkebunan. Sekarang kondisinya mulai kerinh dan tandus," bebernya.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Sugeng Supriyatno, menambahkan wilayah selatan diwaspadai berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, di wilayah tersebut relatif cukup luas dan terdapat kawasan dan lahan.
"Kami selalu mewaspadai potensinya, karena di sana (Cianjur selatan) masih terdapat banyak lahan gambut yang bisa mengering saat kemarau seperti sekarang," kata Sugeng, Minggu (15/9).
Sugeng mengaku BPBD sudah mengimbau setiap kepala desa atau camat agar mewaspadai berbagai potensi kebencanaan bersamaan kemarau sekarang. BPBD juga terus menekan kebiasaan buruk masyarakat yang kerap membakar alang-alang saat membuka lahan baru. Ulah itu ditengarai akan memicu potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
baca juga: https://mediaindonesia.com/read/detail/259506-angin-bantu-percepat-hilangnya-asap-karhutla-di-babel
"Membakar alang-alang jadi semacam kebiasaan. Kami sudah ingatkan masyarakat agar tak melakukan hal itu," jelasnya.
Selain lahan, tutur Sugeng, potensi bencana lain yang cukup diwaspadai terjadi saat kemarau saat ini kebakaran kawasan permukiman. BPBD sudah menerima beberapa kali laporan terjadinya kebakaran di kawasan permukiman penduduk. (OL-3)
Vegetasi di lokasi berupa tanah mineral dengan semak belukar kering, sehingga mudah terbakar.
MANGGALA Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatra, Ditjen Gakkumhut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatra
Tim gabungan Polda Kalbar, BPBD Kubu Raya, dan pemadam swasta memadamkan karhutla seluas empat hektare yang berlangsung lima hari di radius 1–2 kilometer dari Bandara Supadio.
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved