FESTIVAL Lamaholot di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang digelar hingga hari ketiga, Jumat (13/9), menyisakan kesan tersendiri. Selama pergelaran festival ini praktis banyak diikuti oleh kalangan berusia lanjut. Sedangkan generasi muda masih menjadi penonton.
Kondisi ini memunculkan kesimpulan bahwa budaya Lamaholot lenyap dari generasi muda. Sarasehan sehari yang digelar panitia Festival Lamaholot, di Aula Weri, hari ini, diharapkan memunculkan rekomendasi bagaimana cara menggali nilai-nilai Lamaholot yang punah.
Karena menggali kembali kebudayaan, sama dengan menggali kembali jati diri. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, ketika memberi sambutan pada pembukaan sarasehan bertema 'Sarasehan Budaya Memperkuat Ekosistem Kebudayaan Lamaholot sebagai Fondasi Memajukan Kebudayaan di Masa Mendatang'.
Sarasehan tersebut menghadirkan pemateri Dr Restu Gunawan, Dirjen Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wicaksana Adi, pendiri sekaligus kurator Borobudur Writers dan Cultural Festival yang setiap tahun diselenggarakan di Borobudur, Jawa Tengah, serta Bernadus Boli Ujan, imam misionaris Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Domini), sebagai narasumber lokal.
Wakil Bupati Flotim ketika membuka kegiatan sarasehan memberi contoh, kepunahan budaya Lamaholot ialah hilangnya struktur dan pranata sosial adat.
"Dulu, sebelum orang selalu berpijak pada hukum, orang di kampung-kampung selalu berpijak pada pranata sosial tradisional ketika menyelesaikan suatu masalah di kampung. Sekarang kalau ada masalah orang lebih memilih untuk melapor kepada polisi, lapor kepada jaksa. Kalau budaya Lamaholot masih dipertahankan, maka setiap persoalan akan masuk kepada pranata adat yang sudah ada, diselesaikan secara adat, kemudian kehidupan berlangsung secara normal dan damai lagi," ujar Agustinus Boli.
Menurut dia, hakikat hidup aman, nyaman, penuh kedamaian semuanya ada dalam budaya Lamaholot. Wabup menyayangkan, lenyapnya budaya Lamaholot di kalangan generasi muda perlu penanganan kusus.
Sementara itu, Restu Gunawan, Dirjen Kesenian Kemendikbud, mengatakan, ada gejala fragmentasi yang belakangan ini terjadi di Indonesia. Menurutnya, gejala fragmentasi itu terjadi ketika pemerintah dan masyarakat tidak tahu apa yang mau dikerjakan atau dibereskan.
"Ibarat sebuah meja tersedia banyak hidangan, tidak bisa satu orang saja yang menghabiskan, harus dihabiskan bersama-sama," ujar Restu.
Baca juga: 47 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Karangetang
Menurutnya, yang penting dilakukan pemerintah pusat hingga ke daerah adalah membangun ownership atau rasa kepemilikan terhadap budaya di tengah masyarakat.
"Kalau masyarakat kuat, apa pun dapat berjalan dengan baik. Akan tumbuh mentalitas gotong royong di masayarakat kita. Tetapi jika hanya pemimpin saja yang kuat maka segala yang dibangun akan berantakan. Ekosistem budaya ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 43, tentang pemajuan kebudayaan," ujar Restu.
Ia menambahkan, kebudayaan bukan tontonan, tetapi merupakan kekayaan intelektual. Kebudayaan adalah hasil olah rasa, karena kebudayaan adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Dalam sesi tanya jawab, Vero Lamahoda, aktivis LSM di Kota Larantuka, meminta pemerintah pusat segera membentuk kementerian yang khusus mengangani beragam kebudayaan di Indonesia. Menurutnya, menghadapi kepunahan budaya di Indonesia, pemerintah sebagai fasilitator mesti memiliki kementerian khusus menangani persoalan budaya bangsa.
Hal senada disampaikan Wicaksana Adi, pendiri sekaligus kurator Borobudur Writers dan Cultural Festival.
"Saat ini Indonesia mengalami distorsi budaya. Orang dapat dengan gampang mengkafirkan orang lain. Ini proses yang panjang dan saat ini anak kecil juga gampang mengkafirkan orang lain. Pemerintah penting membuat plaform gotong royong baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan budaya kita. Pemerintah mutlak harus memiliki kementerian kusus menangani persoalan budaya. Nanti daerah juga perlu membuat Dinas khusus menangani Budaya dan mewarisi budaya dengan cara mendongeng atau pentas drama dan teater," ujar Wicaksana.
Menurutnya, festival budaya bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan kebudayaan. Pemerintah memfasilitasi membangkitkan budaya gotong royong di tengah punahnya kebudayaan bangsa. (OL-1)
