Korban Bencana Sulteng masih Memprihatinkan

PENANGANAN pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) masih karut-marut. Masalah data dan keperdataan menye-babkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga kelangsungan hidup warga korban gempa menjadi tidak pasti.

“Kami berharap ­pemerintah pusat tidak lepas tangan atas proses penanganan pasca-bencana di Sulawesi Tengah.

Jangan sampai karena hanya menjalankan fungsi asistensi, mereka membiarkan manajemen pengelolaan pasca-bencana di Sulawesi Tengah menjadi lamban dan karut-marut,” papar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Ahmad Ali, Rabu (24/7).

Ia mengungkapkan kondisi masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian sangat memprihatinkan. Itu terjadi akibat gagalnya proses komu-nikasi dan hal-hal teknis di lapangan.

Untuk itu, politikus asal Sulawesi Tengah ini memandang perlu dilakukan evaluasi secara komperehensif, yakni evaluasi hambatan-hambatan teknis proses penanganan bencana.

Selain itu, inventarisasi masalah yang timbul dari sejumlah proses tahapan bencana dari transisi ke pemulihan.

Berdasarkan amanat Instruksi Presiden No 10 Tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk memberikan asistensi kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Tugas pemerintah daerah ialah menyiapkan rencana pemulihan ekonomi dan pembangunan kembali wilayah terdampak bencana.

“Kalau prosesnya hanya menunggu dan menunggu hasil kerja teknis berdasarkan panduan dari Jakarta, proses tentu tidak akan sama dengan ketika proses asistensi itu dilakukan secara faktual di lapangan.

Yang dibutuhkan saat ini ialah bagaimana agar hambatan teknis tidak memengaruhi tertundanya hak para pengungsi,” ungkap anggota Komisi VII DPR itu.

Di Tasikmalaya, Jawa ­Barat, pemerintah kabupaten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengajukan kebutuhan alat deteksi dini tsunami.

Daerah itu membutuhkan karena sebagian wilayahnya berada di pantai selatan yang berpotensi dilanda tsunami, yakni Kecamatan Cipatujah dan Cikalong.

“Kami sudah mengajukan ke pemerintah pusat. Alat itu penting sehingga masyarakat bisa waspada jika terjadi gempa yang kemudian menyebabkan tsunami,” ungkap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya Wawan R Efendi. (MT/Opn/AD/N-2)