Kalsel Serius Tangani Limbah Medis

SEBAGIAN besar rumah sakit di Kalimantan Selatan (Kalsel) belum memiliki izin operasional untuk penggunaanalat pembakaran limbah (insinerator). Untuk itu, Dinas Lingkungan HidupKalsel meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)mempermudah proses perizinan insinerator bagi rumah sakit di daerah.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Ikhlas Indar, di Banjarmasin, kemarin. "Sebagian besar insinerator rumah sakit di Kalsel belum berizin, baru empat rumah sakit yang mempunyai izin, yaitu RSUD Ulin, RS Ciputra Mitra Hospital, RSUD Anshari Saleh.Ketiganya ada di Banjarmasin serta RSUD Balangan," ungkapnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kalsel mencatat, hanya empat dari 47 rumah sakit yang memiliki izin operasional insinerator. "Bisa dibilang, rumah sakit selama ini melakukan pembakaran limbah medis tanpa izin," ujarnya.

Karena itu, sebagian rumah sakit tetap mengoperasikan insinerator walaupun belum mengantongi izin. Sebagian lainnya, memilih pihak ketiga untuk memusnahkan limbah medis mereka. Sebagai solusi, lanjut Ikhlas, pihaknya telah meminta KLHK agar mempermudah proses perizinan insinerator di daerah.

Dia menilai hal itu mendesak, karena setiap hari rumah sakit terus menghasilkan limbah medis yang harus dimusnahkan. Sebagai informasi, limbah medis yang dihasilkan rumah sakit, tergolong kategori limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), sehingga terdapat syarat tertentu dalam proses pemusnahan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat.

Menurut Ikhlas, mayoritas rumah sakit di Kalsel belum mengantongi izin operasional insinerator karena terbentur sederetan persyaratan yang harus dipenuhi.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muslim, membenarkan bahwa masih banyak rumah sakit belum mengantongi izin operasional insinerator. Namun, menurutnya, pihak rumah sakit di Kalsel telah mengolah limbah medisnya dengan baik. (DY/N-3)