Pemerintah Harus Siapkan Infrastruktur Telur

PERHIMPUNAN Insan Perunggasan Rakyat Petelur Nasional mendesak pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur, yang bisa mengantisipai fluktuasi harga telur ayam ras. Apalagi untuk menyikapi persiapan puasa dan lebaran tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Presidium PPN Yudianto Yosgiara di sela-sela Munas di Solo, Rabu (24/4). Kesimbangan infrastruktur pangan
ini sangat penting, agar stakeholder, baik itu konsumen, pedagang/distriutor dan produsen atau peternak tidak terlalu dirugikan.

Diakuinya, kebutuhan telur sangat tinggi menjelang Ramadan dan Lebaran baik di tingkat konsumsi rumah tangga, rumah makan dan industri makan lainnya seperti pabrik dam UMKM roti.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga pokok produksi (HPP) telur, antara Rp18.000-Rp22.000 per kg di
tingkat peternak. Tetapi kebijakan itu tidak didukung infrastruktur yang seimbang.

"Artinya, dengan HPP tersebut, tidak diimbangi dengan harga pakan atau harga jagung yang normal. Sebagaimana sering terjadi, ketika harga pakan normal, harga jagung tinggi dengan alasan stok terbatas, ini sangat berpengaruh di tingkat peternak petelur. Hal sama ketika jagung normal, gantian harga pakan yang naik, atau ketika keduanya sama-sama tinggi," tutur dia.

Yang sering terjadi, ketika harga telur ayam di pasaran tinggi, peternak acap diminta operasi pasar. Namun sewaktu harga telur anjlok, pemerintah seolah menutup mata, atau tidak mau tahu.

baca juga: Tim Pengendali Inflasi Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali

Kalangan produsen petelur, imbuh Yudianto, selalu dalam posisi sulit dan  tidak ada pilihan. Karena itulah, dalam Munas PPN yang berlangsung dua hari di Solo ini, akan diambil keputusan, terkait perlunya pembentukan infrastruktur yang berkesimbangan, dalam upaya mengantisipasi fluktuasi harga di pasar. (OL-3)