Pemprov Jabar akan Bangun Pusat Kebudayaan di tiap Kabupaten/Kota

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan membangun pusat kebudayaan di 27 kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk melestarikan warisan leluhur tersebut agar tidak hilang di era globalisasi ini.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Agus Hanafiah, mengatakan pembangunan pusat budaya ini diperlukan untuk memfasilitasi para seniman dan budayawan dalam menampilkan keahlian mereka. Dia mengakui selama ini hal itu belum terwujud karenanya minimnya infrastruktur untuk pertunjukkan tersebut.

"Saat ini yang akan hilang adalah budaya. Untuk melestarikannya, harus ada tempat. Tempat ini jadi hal yang utama," katanya di Bandung, Selasa (5/3).

Selain itu, menurutnya Jawa Barat memiliki potensi budaya yang besar yang juga bisa memberikan nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. 

"Dengan membangun pusat kebudayaan sebagai pusat pelestarian dan pemajuan kebudayaan, maka akan memberi nilai ekonomi untuk masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, dalam setiap tahun Pemprov Jabar akan membangun sekitar lima pusat kebudayaan di lima kabupaten/kota berbeda. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan seluruh daerah di provinsi ini sudah memiliki gedung pertunjukkan tersebut.

"Jadi pembangunan pusat budaya ini jangka panjang. Tidak mungkin selesai kalau tidak jangka panjang," katanya.

Baca juga: Pekan Kebudayaan Nasional Beri Ruang Interaksi Budaya

Pada 2019 ini, pihaknya telah menentukan pembangunan pusat kebudayaan di Kabupaten Ciamis, Garut, Subang, Sumedang, dan Bandung. Menurut dia, pembebasan lahan di seluruh lokasi ini tidak mengalami kendala.

"Hanya Kabupaten Bandung (agak terkendala lahan). Karena diusulkan di Komplek Sabilulungan. Padahal konsep kita ingin dekat dengan ekosistem," katanya.

Namun, dia belum merinci konsep pembangunan pusat kebudayaan di masing-masing daerah. Untuk setiap tahunnya, Pemprov Jabar menggelontorkan Rp5 miliar-Rp7 miliar untuk membangun di lima daerah itu.

Pembiayaannya akan dibantu oleh dana CSR dan bantuan pemerintah kabupaten/kota jika dirasa perlu. Meski begitu, dia memastikan rancangan  pembangunannya dikonsultasikan dengan unsur di masing-masing daerah  terutama pelaku seni dan budaya itu sendiri.

"Kita melibatkan tokoh-tokoh di kabupaten/kota. Jadi mengakomodasi yang mereka ingingkan," katanya.

Menurutnya, dengan menerima masukan dari ekosistem itu, kehadiran pusat kebudayaan ini akan lebih maksimal. 

"Karena mereka yang akan menggunakan. Jadi pembangunannya harus sesuai dengan yang mereka butuhkan," katanya seraya menyebut pusat kebudayaan di masing-masing daerah akan memiliki keunikan yang berbeda.

Nantinya, lanjut dia, pengelolaan pusat kebudayaan ini pun akan melibatkan unsur daerah. Dia mengakui pihaknya belum mampu mengelola infrastruktur itu secara profesional.

"Kadang kita bisa membangun, tapi kita belum bisa mengelola. Makanya kabupaten/kota kita libatkan," katanya. 

Ekosistem sekitar seperti seniman, budayawan, masyarakat, dan pemerintah akan bersama-sama dalam mengelolanya.

"Keterlibatan seluruh unsur ini atas dasar kesepakatan. Ada pelaku seni, profesional, pemerintah," katanya. (OL-3)