Menpan-RB Klaim SAKIP Wilayah III Hemat Anggaran Rp6,9 Triliun

PENERAPAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemerintah daerah wilayah III sepanjang 2018 berhasil menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Syafruddin, pada penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan SAKIP Award bagi pemda Wilayah III, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/2).

Menurutnya, penghematan itu diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, yang kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat sasaran.

"Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah. Bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP bukanlah kebocoran," kata Syafruddin.

Ia juga memaparkan, penerapan SAKIP memastikan anggaran hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Penghematan anggaran terjadi dengan dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi. Kemenpan-RB melalui Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) tidak habis-habisnya memberikan pendampingan kepada setiap pemerintah daerah guna menggelorakan perubahan di masing-masing daerah.

Baca juga: UNBK di Purwakarta belum 100% bisa Dilakukan

Ia berharap, agar tata kelola kinerja seluruh kementerian/lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Syafruddin menyampaikan, bahwa penyerahan hasil evaluasi SAKIP bukan menjadi ajang menang atau kalah, bukan juga menjadi sebuah kompetisi tentang angka dan nilai, namun lebih dari itu sebagai sebuah milestone atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja.

"Setelah sekian lama perjuangan itu mencapai titik ini, tidaklah berhenti dan berakhir disini, melainkan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, dan lebih baik lagi di tahun mendatang," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Syafruddin mengajak para kepala daerah untuk tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun sekarang waktunya bekerja fokus dari hulu ke hilir program.

Efisiensi, menurutnya, bukan hanya tentang cara memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja.

"Misal penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari program siluman yang berpotensi penyimpangan," tegasnya.

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP kali ini diperuntukkan bagi 186 pemda di wilayah III yang terdiri dari seluruh 174 pemerintah kabupaten/kota dan 12 pemerintah provinsi se- Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah.

Kali ini, ada empat provinsi dengan evaluasi SAKIP predikat A, yaitu DIY Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sementara Sulsel sebagai tuan rumah, hanya dapat predikat B. (OL-1)