Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut gerakan yang awalnya untuk penegakan hukum dan dinamai 212, saat ini sudah berubah menjadi gerakan politik.
"212 tadinya untuk penegakkan hukum kasus penodaan agama, tapi sekarang gerakan politik," kata Ma'ruf Amin saat bersilaturahim dengan Para Kiai dan Tokoh Nahdlatul Ulama Se-Jawa Tengah Bagian Utara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/2).
Menurut dia, setelah pelaku kasus penodaan agama sudah dijatuhi hukuman, maka gerakan 212 dinyatakan selesai, tapi kemudian justru muncul gerakan Persatuan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI juga diubah diganti menjadi GNPF Ulama.
"Gerakan PA 212 dan GNPF Ulama sudah tidak ada kaitannya penegakan hukum, tapi gerakan politik dan menggunakan pilpres sebagai kendaraan politik mereka," ujarnya.
Baca juga: Nahdliyin Diminta Siapkan Landasan Satu Abad
Saat dimintai konfirmasi usai acara, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia itu mengaku tidak mempermasalahkan jika gerakan 212 dihidupkan kembali asal hanya untuk ajang silaturahim.
"Kalau dihidupkan untuk silaturahim tidak masalah, asal jangan yang lain," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Pemilihan Presiden 2019 bukan mengenai memenangkan posisi capres dan cawapres saja, namun juga pertarungan antarideologi.
Oleh karena itu, dia mengimbau agar kalangan Nahdlatul Ulama tetap solid yang diwujudkan dengan satu suara mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah pasti bakal menjaga keberlangsungan NU itu sendiri.
"Saya mohon doa dan dukungan seluruh jajaran NU untuk mendukung dan memenangkan pilpres yang akan datang," ujarnya. (OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved