Wujudkan Sistem Peringatan Dini Terpadu

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta segera mewujudkan sistem peringatan dini kebencanaan terpadu, baik daerah maupun nasional di Indonesia. BNPB juga harus memakai rekomendasi dari hasil penelitian dan pengkajian pakar dalam membuat peringatan dini terpadu tersebut.

“BNPB mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait. Harus ditentukan di titik-titik mana, di tempat-tempat yang mana nantinya alat itu akan ditempatkan. Secepatnya harus diwujudkan,” kata Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2019 di Surabaya, kemarin.

Menurut Presiden, BNPB harus sudah menempatkan papan-papan peringatan dan rute-rute evakuasi, serta simulasi  pada tahun ini.

“Simulasi harus dilakukan secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah: RT dan RW sehingga masyarakat kita siap menghadapi setiap bencana,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan salah satu tujuan rapat koordinasi itu untuk mendalami sistem informasi tentang ancaman berbagai jenis bencana oleh para pakar, ahli, dan peneliti.

“Tim dari berbagai pakar, ahli, dan peneliti itu merupakan intelijen kebencanaan, yang nantinya akan diketuai oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB,” tambahnya.

Rakornas BNPB 2019 yang mengambil tema Kita jaga alam, alam jaga kita itu dihadiri ribuan peserta, terdiri atas gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para kapolda.

Sementara itu, secara terpisah, Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Mulyono Rahadi Prabowo, memprediksi ada peningkatan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan.

Hal itu dipicu munculnya bibit siklon tropis di Teluk Carpentaria di Australia dan sirkulasi siklonik di Kalimantan Barat. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai angin kencang dan gelombang laut tinggi. (FL/Dhk/X-7)