Sumbar Kaji Ulang Risiko untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat mengkaji ulang risiko untuk meningkatkan kesiapsiagaan pascarapat Koordinasi Mitigasi dan Penanganan Bencana  Gempa dan Tsunami di Sumbar, beberapa hari lalu, bersama stakeholder kebencanaan.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyampaikan perlunya meningkatkan kesiapsiagaan mengingat Sumatra Barat adalah daerah rawan bencana.

"Sumatra Barat perlu meningkatkan kesiapsiagaan mengingat adanya potensi gempa dan tsunami Mentawai Megathrust serta potensi longsor bawah laut. Sumatra Barat perlu menambah jumlah shelter di 7 kabupaten dan kota  wilayah pesisir," ucap Irwan, Sabtu (26/1).

Dari hasil Rakor, dia mengaku merekomendasikan membentuk kelompok pakar bencana, harmonisasi tata kelola dan regulasi, penataan tata ruang dan pembentukan jalur evakuasi.

Baca juga: Pemkot Batu Mulai Gunakan Dana Cadangan Bencana

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar Erman Rahman menyampaikan Rakor Kemaritiman diadakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan Sumatra Barat.

Rakor Penanganan dan Mitigasi bencana bidang kemaritiman bertujuan  meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana mengingat potensi bencana di wilayah pesisir Sumbar.

Rakor dihadiri Sekretaris BNPB, BPTP, Sekjen Bappenas, Sekjen  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekjen Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dirjen Tata Ruang ATR Kementrian Pariwisata, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Perhubungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala BMKG, Kepala Lapan, Kepala BIG, Kepala LAPAN, LIPI, IOTWS-UNESCO, KKP, ITB, UGM serta 7 bupati dan wali kota di pesisir Sumatra Barat. (OL-2)