Jokowi : Pemukiman Rawan Bencana Harus di Relokasi

DALAM Kunjungannya ke Kabupaten Lampung Selatan terkait peninjauan penanganan bencana tsunami, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaannya agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan baik.

Presiden menginginkan penanganan pasca bencana setelah evakuasi, yakni rekonstruksi dapat segera dilakukan.

"Saya sudah sampaikan ke Bupati Lampung Selatan, Gubernur (Lampung), Menteri PU, dan ke BNPB agar segera dilakukan penanganan, terutama setelah evakuasi selesai," tutur Jokowi dalam keterangan persnya usai meninjau bangunan terdampak tsunami Desa Way Muli Lampung Selatan, Rabu (2/1).

Dalam kunjungan ke Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang berjarak 116 km dari bandara. Presiden mendapatkan penjelasan terkait sebaran dampak dari tsunami yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan oleh Plt  Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Dalam kunjungan tersebut Presiden juga menemui sejumlah warga yang terkena dampak tsunami. Para warga berharap pemerintah dapat segera membangun rumah mereka yang terkena dampak bencana alam beberapa waktu lalu.

Baca juga :Presiden Jenguk Korban Tsunami di RSUD Bob Bazar Kalianda

Menanggapi hal tersebut Presiden menyanggupi dan akan memerintahkan untuk segera membangun hunian warga. Namun nantinya lokasi hunian akan di relokasi terlebih dahulu dari wilayah rawan tsunami.

"Kita akan masuk ke situ, ke tahap rekonstruksi dan pembangunan. Tidak ada hunian sementara. Jadi langsung akan dibangun rumah tapi di kira-kira 400 meter dari sini. Ada tanah 2 hektare, direlokasi karena memang lokasinya di sini memang sangat rawan tsunami,” tutur Jokowi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bencana tsunami menghempas Banten dan Lampung pada Sabtu (22/12) malam setelah kepundan Gunung Anak Krakatau seluas 64 hektare (ha) longsor menghujam Selat Sunda.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 31 Desember 2018 , terdapat 437 korban meninggal dunia, 14.059 orang mengalami luka-luka, dan 33.721 masyarakat mengungsi.

Pemerintah pun telah memperpanjang masa tanggap darurat di Lampung Selatan yang harusnya selesai pada 29 Desember 2018 lalu diperpanjang hingga 5 Januari 2019 lantaran masih banyak korban yang belum ditemukan. (OL-8)