Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

DPR Tuntut Pemerintah Lebih Serius Audit Manajemen Lion Air

Putri Rosmalia Octaviyani
30/10/2018 12:29
DPR Tuntut Pemerintah Lebih Serius Audit Manajemen Lion Air
(Adek BERRY/AFP)

ANGGOTA Komisi V DPR Ridwa Bae mendesak pemerintah lebih serius memantau dan mengaudit manajemen Lion Air. Lion Air dianggap memiliki rekam jejak yang kurang baik. Ragam masalah dan kendala kerap muncul dalam layanan dan keamanan penerbangan Lion Air.

"Pemerintah harus lebih serius untuk mengamati persoalan manajemen Lion ini. Kan Lion bukan cuma ini, soal delay, kemudian pemeliharaan pesawat juga konon kabarnya tak terpenuhi dengan baik. Kemudian pilot kadang-kadang juga kalau kita lihat di berbagai informasi itu paling bermasalah," ujar Ridwan, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/10).

Ia mengatakan hal itu terutama karena pesawat Lion Air JT 610 merupakan pesawat yang sangat baru. Hal itu menjadi sangat penting didalami, apa penyebab kecelakaan tersebut.

Baca juga: Serpihan Pesawat Dalam Kantong Jenazah Kembali Tiba di Tanjung Priok

"Kalau ini pesawat lama mungkin orang akan banyak pertimbangan. Tapi itu pesawat baru. Jadi semua orang kaget dan ada tanda tanya pada saat ini," ujar Ridwan.

Ia mengatakan, pemerintah harus mendalami dan menyelidiki soal adanya potensi kelalaian dalam kecelakaan pesawat rute Jakarta-Pangkal Pinang tersebut. Semua pihak yang terkait dengan penerbangan tersebut harus dimintai keterangan.

"Semua yang terkait dalam proses terjadinya kecelakaan ini harus ikut terlibat. Mulai dari pemerintah, maskapai penerbangan, kemudian alat-alat seperti Boeing itu juga harus turun untuk mengamati persoalan ini," ujar Ridwan.

Ia mengatakan, audit secara menyeluruh harus segera dilakukan pada Lion Air. Hasil audit harus dijadikan pendoman untuk menentukan nasib Lion Air selanjutnya.

"Dan setelah diaudit dalam artian kalau bisa dihentikan secara menyeluruh. Yang layak saja yang bisa diterbangkan. Yang diragukan semua harus ditinggalkan," ujar Ridwan.

Ia mengatakan, Komisi V DPR sebelumnya telah sering melakukan rapat dengan memanggil Lion Air akibat berbagai masalah yang kerap terjadi pada maskapainya. Namun, sejauh ini, belum ada tindakan berarti dari pemerintah bagi Lion Air.

"Saya berharap mudah-mudahan kejadian yang terakhir yang seharusnya pemerintah harus mengambil tindakan tegas itu setelah dilakukan audit yang lebih serius," ujar Ridwan. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya