Pemerintah Mulai Merehabilitasi Wilayah Bencana Sulteng

PENANGANAN bencana di wilayah Sulawesi Tengah mulai memasuki masa transisi, dari tahap tanggap darurat ke proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap tersebut akan dilaksanakan perpindahan kegiatan, seperti penarikan pasukan evakuasi dan pengamanan, bantuan luar negeri yang dihentikan, dan kegiatan lainnya.

"Ada banyak langkah-langkah yang harus diselesaikan, banyak kegiatan yang harus disesuaikan. Karena nantinya akan sangat beda," ujar Menkopolhukam Wiranto melalui keterangan dari Humas Kemenko Polhukam, Jumat (26/10).

Wiranto yang kebetulan meninjau proses transisi penanganan bencana di Kota Palu, Sulteng, mengemukakan bahwa pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Koordinasi itu menyangkut persiapan kebutuhan yang diperlukan pada tahap transisi.

"Beberapa pasukan harus kita tarik kembali, kemudian bantuan-bantuan alat berat berangsur-angsur harus kita tarik lagi. Lalu fasilitas umum, apakah itu masalah PDAM, listrik, BBM sudah normal betul sehingga tidak perlu difasilitasi, fasilitas keamanan juga sudah dapat dinormalkan sehingga tidak perlu lagi ada penambahan pasukan polisi dari luar daerah. Itu semua butuh koordinasi," ujar dia.

Menurutnya, pada tahap tersebut kegiatan di masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah pun sudah mulai membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan sebanyak 1.200 unit, dengan kapasitas masing-masing unit dihuni 10-12 kepala keluarga.

"Yang terpenting pada tahap transisi ini adalah kita membangun Huntara, ini yang harus kita kebut. Itu agar masyarakat yang masih mengungsi di tenda-tenda bisa tinggal di hunian sementara sambil menunggu rumahnya jadi (direhabilitasi)."

Ia mengemukakan, saat ini Indonesia sedang memasuki masa musim penghujan, sehingga dikhawatirkan jika masih tetap tinggal di tenda darurat maka masyarakat dapat mudah terserang penyakit.

"Ini kan leading sector-nya Kementerian PUPR dengan melibatkan berbagai perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta. Tapi yang terpenting adalah saya di sini minta supaya kontraktor lokal dan masyarakat dilibatkan sebagai pekerja agar mereka mendapatkan penghasilan dan dari situ mereka bisa hidup. Jangan hanya mengandalkan dari jaminan hidup dari pemerintah yang tidak mungkin cukup," terang dia.

Mengenai rencana penarikan pasukan, imbuhnya, pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir. Menurut dia, insiden penjarahan pascabencana bersifat spontanitas dan tidak mungkin terulang.

"Tadi orang-orang tanya apa mungkin akan ada penjarahan lagi? Ya tidak ada. Penjarahan itu kan bersifat spontan, pada saat orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, disampingnya ada mini market, saya pun jarah juga jika jadi mereka," pungkasnya. (OL-4)