Gubernur NTT Tawarkan Guru Honor jadi Wirausaha

GUBERNUR Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat menawarkan kepada guru honor di daerah itu beralih pekerjaan menjadi wirausaha baru.

"Kita mendorong guru honor kepada profesi lain. Membangun NTT tidak harus lewat pegawai negeri sipil," kata Viktor Laiskodat saat menerima sekitar 300 honor honor asal Kota Kupang di Kantor Gubernur NTT, Senin (22/10).

Ratusan guru honor itu bertemu gubernur untuk menanyakan tentang rencana pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN), dan permintaan untuk menaikan tunjungan kesejahteraan.

Menurut Laiskodat, saat ini NTT membutuhkan sekitar 1,5 juta orang untuk menjadi wirausaha baru di seluruh bidang. Peluang usaha terbuka luas untuk seluruh warga NTT yang mandiri secara ekonomi. 

Untuk menjadi wirausaha baru, menurut Dia, mereka yang berminat wajib mendapat pelatihan. Antara lain mengolah buah-buahan menjadi jus dan membuat teh dengan bahan baku marungga, membuat kecap, atau menjadi petani dan peternak dengan kemampuan memadai.

Setelah mahir, pemerintah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) sekitar Rp25 juta per orang. Pada pemerintahan sebelumnya, pemerintah Provinsi NTT menyiapkan dana KUR sekitar Rp1,2 miliar, namun hanya Rp200 juta yang dimanfaatkan warga.

Menurut Viktor yang didampingi Sekda NTT Benediktus Polo Maing, peluang menjadi ASN terbatas. Di sisi lain, lapangan pekerjaan di NTT sangat luas. Selain itu, pemerintah dikabarkan bakal tidak mengangkat honor yang telah berusia di atas 35 tahun. 

"Banyak program pemerintah, dan mereka bisa dikaryakan ke mana-mana. Kalau berniat jadi PNS pasti susah," ujarnya.

Baca juga: 

Pemerintah Diminta Beri Kepastian kepada Guru Honorer

Guru Honorer Ancam Mogok Sebulan

Akan tetapi jika para guru tidak bersedia menerima tawaran pemerintah, menurut Viktor, saat ini tenga disiapkan tim yang melatih guru-guru mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pemeritah antara lain fasih berbicara dalam Bahasa Inggris, dan memiliki kemampuan transfer pengetahuan dengan baik.

Menurutnya dua standar itu wajib dimiliki seluruh guru di NTT. 

"Guru-guru diminta beradaptasi dengan sistem yang akan kami buat. Ini juga membuka ruang bagi guru untuk mengabdi di tempat lain, tidak harus menjadi pegawai negeri," ujarnya.

Ketua Forum Guru Honor (K2) Kota Kupang, Saka Nenosaban mengatakan di antara mereka ada guru honor yang telah bekerja selama 32 tahun namun tidak diangkat menjadi pegawai negeri. Mereka juga menerima honor jauh dari upah menimum regional (UMR), yakni antara Rp250.000-Rp300.000. Adapun UMR NTT 2018 sebesar Rp1,6 juta per bulan.

"Kami minta gubernur yang memiliki andil dalam  kesejahteraan guru, paling tidak ada standar nilai keadilan bagi kami," kata Saka Nenosaban. (OL-3)