Dua PLBN di Kaltara Ditarget Tuntas 2019

DI samping pemenuhan kebutuhan infrastruktur berupa jalan, sarana pendidikan, dan kesehatan, satu hal yang sangat diharapkan masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) di perbatasan Indonesia-Malaysia ialah keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Keberadaan PLBN sangat penting sebagai tempat pengurusan administrasi jika ingin keluar dan masuk negara tetangga.  Seperti diketahui, fungsi utama PLBN, yaitu sebagai pos kepabeanan (custom), keimigrasian (immigration), karantina (quarantine), dan keamanan (security), atau sering disingkat CIQS. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, kehadiran PLBN di Kaltara sudah sangat dinanti pemerintah daerah dan masyarakat.

Infrastruktur itu dianggap dapat meningkatkan aspek keamanan, kepatuhan saat perlintasan, dan perdagangan lintas negara di perbatasan menjadi terkontrol dengan baik. “Bisa jadi nilai jual hasil bumi dan komoditas lain masyarakat kita makin tinggi. Tetapi, secara keseluruhan, PLBN meningkatkan perekonomian di perbatasan,” ujarnya.

Di Kaltara, terdapat sedikitnya 12 entry point yang menjadi gerbang lalulintas Indonesia-Malaysia. Empat di antaranya dinilai sudah cukup layak dibangun PLBN, yaitu SeiPancang (Sebatik), Long Midang (Krayan), Labang, dan Long Nawang (Malinau) bertipe B.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) berjanji akan segera merealisasikan pembangunan dua PLBN, yaitu SeiPancang (Sebatik) bertipe A dan Long Midang (Krayan) di KabupatenNunukan.

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana kegiatan penyusunan detail engineering design (DED) untukdua PLBN tersebut. Selain itu, pemerintah memastikan tipologi masing-masing PLBN agar selanjutnya dapat segera dilakukan pembangunan.

Sesuai informasi dari Kementerian PU-Pera, jika penyusunan DED dapat tuntas pada tahun ini, pembanguna nfisik PLBN SeiPancang (Sebatik) dan Long Midang (Krayan) sudah mesti dimulai pada 2019. PLBN Labang dan PLBN Long Nawang (Malinau) masih dalam tahap perencanaan.

“Kami sangat berharap pembangunan PLBN di Kaltara bisa secepatnya terwujud. Paling tidak akhir 2019, pembangunan fisik dua PLBN bisa tuntasdan 2020 bisa dioperasikan,” tegas Irianto.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan masing-masing PLBN bervariasi mulai 3 sampai 10 hektare (ha). PLBN Labang, misalnya, membutuhkan lahan 10 ha dan Long Midang, SeiPancang, dan Long Nawang berkisar 3 sampai 5 ha.

Kementerian PU-Pera telah memasukkan PLBN SeiPanjang (Sebatik) dan Long Midang (Krayan) dalam daftar prioritas satu. Bersama itu juga ada PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang (Kalimantan Barat), dan PLBN Sota, Kabupaten Merauke (Papua).

Adapun PLBN Long Nawang di Malinaudan PLBN Labang, Nunukan, masuk daftar prioritas dua. Berbarengan dengan PLBN Serasan Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau), SeiKelik/Jasa Kabupaten Sintang (Kalimantan Barat), Napan Kabupaten Timur Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur/NTT), dan Oepoli Kabupaten Kupang (NTT).

 

Nawacita

Terlepas dari itu, pembangunan PLBN sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi agar wilayah perbatasan menjadi wilayah yang benar-benar diperhatikan. Selain itu, hal tersebut sebagai salah satu upaya untukmendongkrak kualitas hidup masyarakat di perbatasan lewat pembangunan kawasan terpadu.

Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran sebagaimana tercantum dalam Nawacita .Hal itu menjadi keuntungan bagi Provinsi Kaltara yang notabene berada di pinggiran.

Terlebih, posisi geografis Kaltara yang berada di perbatasan negara juga menjadikan provinsi ini sangat strategis untuk pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Negara tetangga, Malaysia, melihat Kaltara sebagai salah satum anifestasi wajah Indonesia.

“Sebuah langkah tepat ketika pemerintah lantas menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah yang memperoleh prioritas pembangunan. Kaltara menjadi salah satu daerah yang pantas mendapatkannya,” sebu tIrianto.

Berkat dukungan yang apik dengan Pemerintah Provinsi Kaltara, gerak pembangunan di perbatasan Indonesia-Malaysia mampu bergerak cepat. Itu tidak lepas dari usaha keras Gubernur Kaltara Irianto beserta jajaran  yang tak kenal lelah untuk meyakinkan pemerintah agar mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Taktanggung-tanggung, dana puluhan triliun rupiah digelontorkan untuk membangun wilayah perbatasan, termasuk di Kaltara. Uang itu dipergunakan mulai untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pemenuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Melalui anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) yang dikoordinasikan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), alokasi yang diberikan untuk Kaltara sebesar Rp3,17triliun atau jauh meningkat dari tahun sebelumnya sekitar Rp1,3 triliun. Dana tersebut dikelola melalui kementerian/lembaga (K/L) yang secara bersama melakukan berbagai kegiatan pembangunan di Kaltara sesuai bidang. Kementerian PU-Pera mendapat alokasi paling besar, yaitu Rp1,1triliun lebih untuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.

Ini disusul Kementerian Perhubungan untuk fasilitas lapangan terbang beserta subsidi penerbangan bagi masyarakat perbatasan. Akan tetapi, selain dukungan dana, sinergisitas yang terbangun antara pemerintah daerah dan pusat secara bertahap berhasil menuntaskan persoalan di perbatasan.

 

Jalan

Masyarakat di Kecamatan Krayan yang sebelumnya tidak pernah melihat, apalagi merasakan jalan mulus, kini di era pemerintahan Jokowi dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, mereka sudah dapat menikmat itu. Kondisi jalan di sana sekarang tidak kalah mulus dengan wilayah seberang, Malaysia.

Jalan sepanjang 3 kilometer yang merupakan titik awal perbatasan Long Midang juga telah selesai di bangun hingga ke Desa Long Bawan, ibukota kecamatan, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. “Jalan tersebut nanti terkoneksi hingga ke Malinau. Tapi, ini tentudi kerjakan secara bertahap,” tutur Irianto.

Jalan Long Bawan-Long Midang, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, sekarang mulus beraspal. Ruas jalan lain yang tuntas dibangun, yaitu poros Trans-Kalimantan yang tembus hingga Sungai Ular, Nunukan, serta jalan lingkar di Sebatik, termasuk jalan paralel di garis perbatasan ditargetkan selesai 2019.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, atas nama masyarakat Indonesia di provinsi perbatasan Indonesia (Kaltara) mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi, Wapres JK, Menteri PU-Pera, Mendagri, Menteri PPN/KaBappenas, serta seluruh jajaran pemerintah pusat.

“Atas sinergi yang hebat, kita bisa mengatasi persoalan di perbatasan. Kami optimistis infrastruktur yang memadai di perbatasan akan terpenuhi,” pungkas Irianto.

Pembangunan di wilayah perbatasan tidak terbatas pada jalan dan jembatan, tapi di berbagai sektor. Di bidang energi, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dahulu mencapai Rp30 ribu per liter, kini masyarakat perbatasan dapat merasakan harga yang samadengan SPBU di perkotaan.

Begitu pun listrik, meskipun belum 100%, sebagian masyarakat perbatasan telah menikmati listrik. Selain itu, akses penerbangan yang memadai dan berkualitas, rehabilitasi rumah warga yang tidak mampu, serta pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun rusun bagi aparatur sipilnegara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara sudah terwujud.